Barisan 10 Provinsi dengan Nilai Kesetaraan Tertinggi dalam IDI 2022

Politik
1
Erlina F. Santika 05/07/2023 18:22 WIB
10 Provinsi dengan Skor Aspek Kesetaraan Tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia/IDI (2022)
databoks logo
  • A Font Kecil
  • A Font Sedang
  • A Font Besar

Badan Pusat Statistik (BPS) memberi skor demokrasi terhadap 34 provinsi di Indonesia dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2022.

Indeks itu terbangun dari sejumlah aspek, di antaranya kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Aspek-aspek itu juga diberi bobot nilai. Provinsi dengan skor IDI tertinggi, peringkatnya belum tentu sama dengan skor salah satu aspek yang dikantonginya.

Databoks menghimpun 10 provinsi dengan skor kesetaraan tertinggi. Urutan pertama ditempati oleh Yogyakarta yang mengantongi skor 88,76 poin dari 100 poin. Angka ini meningkat dari metode lama yang sebesar 87,29 poin pada 2021.

Yogyakarta juga menjadi provinsi dengan skor IDI tertinggi di Indonesia pada 2022, yakni mencapai 85,62 poin.

Provinsi dengan aspek kesetaraan tertinggi kedua adalah Sulawesi Selatan, yang mengantongi skor 86,09 poin. Capaian itu melonjak signifikan yang sebesar 73,06 poin pada 2021. Namun, skor IDI daerah ini hanya mencapai 69,66 poin.

(Baca juga: 10 Negara dengan Kesetaraan Gender Terbaik di Dunia 2023)

Ketiga adalah Sulawesi Tenggara dengan perolehan 85,83 poin pada 2022. Skor ini juga mengalami peningkatan dari periode survei sebelumnya, yakni 84,09 poin pada 2021. Sulawesi Tenggara hanya mengantongi skor IDI sebesar 66,74 poin.

Urutan keempat dan kelima adalah DKI Jakarta dan Bali, dengan skor kesetaraan masing-masing sebesar 85,34 poin dan 83,9 poin.

Adapun tiga provinsi dengan skor kesetaraan terendah se-Indonesia adalah Maluku Utara (66,83 poin); Papua (67,85 poin); dan Riau (70,53 poin).

BPS menjelaskan, indikator kesetaraan yang dinilai adalah kesetaraan gender, kesetaraan kesempatan kerja antar-wilayah, dan kesetaraan dalam pelayanan dasar.

Penilaian skor secara umum dalam indeks demokrasi telah mengalami perubahan metode. BPS menyebut ada perubahan konsep yang digunakan.

"Konsep yang digunakan pada IDI 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada 2021 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi," tulis BPS.

Selain itu, IDI 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan nasional, sementara IDI 2021 menghasilkan indeks tingkat provinsi, pusat, dan nasional.

IDI pun digunakan sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia, sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

(Baca juga: Yogyakarta Kantongi Skor Indeks Demokrasi Indonesia Tertinggi 2022)

Data Populer
Lihat Semua