Berapa Biaya yang Dikucurkan Negara untuk Pembangunan Jalan di Lampung?

Kondisi Lampung yang disuarakan oleh TikToker Bima Yudho Saputro mendapat respons positif. Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahkan melakukan kunjungan untuk mengecek secara langsung kondisi jalan Lampung yang rusak pada Jumat (5/1/2023) lalu.

Dilansir Katadata, Jokowi menilai Pemerintah Provinsi Lampung tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga kondisi semua ruas jalan.

Secara umum, pemerintah membagi pengoperasian jalan menjadi dua jenis, yakni jalan nasional dan jalan daerah. Jalan nasional adalah ruas yang menghubungkan provinsi. Sementara itu, jalan daerah adalah ruas yang menghubungkan kabupaten dan kecamatan.

Jokowi pun menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merawat sebagian jalan daerah.

"Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi.

Dengan kondisi yang memprihatinkan itu, sebenarnya berapa dana negara yang dikucurkan untuk pembangunan jalan di Lampung selama ini?

(Baca juga: Realisasi APBD Provinsi Lampung, Sebagian Besar untuk Belanja Pegawai)

Sri Mulyani, Menteri Keuangan membeberkan pembangunan jalan di Lampung yang cukup beragam.

Program yang paling banyak memakan biaya adalah pembangunan jalan tol Sumatra yang melintasi Lampung. Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan uang jaminan kepada Hutama Karya, perusahaan konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk untuk menjalankan program tersebut dengan dua ruas tol.

Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang 140 kilometer (km), PMN yang diberikan Rp2,2 triliun. Sedangkan jaminannya Rp22,09 triliun.

Sementara ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan panjang 189 kilometer, PMN yang diberikan sebesar Rp4 triliun dan jaminan Rp14,37 triliun.

Pembangunan tol tentu membutuhkan biaya pembebasan lahan. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ditunjuk untuk membereskan ini.

Adapun biaya pembebasan lahan Bakauheni-Terbanggi Besar mencapai Rp3,75 triliun. Sementara pembebasan lahan Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun.

Lanjut ke pembiayaan jalan dana alokasi khusus (DAK) fisik 2023 seluruh Lampung mencapai Rp402,44 miliar, untuk 231,9 km jalan.

Sementara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah untuk seluruh jalan Lampung sebesar 2,16 triliun. Khusus untuk Provinsi Lampungnya saja sebesar Rp886,8 miliar.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara," kata Sri Mulyani melalui laman Instagramnya, @smindrawati, Minggu (7/5/2023) lalu.

Sri Mulyani menyebut, secara umum belanja kementerian/lembaga PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar untuk 2023 dan sudah terealisasi Rp81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi 2022 sendiri mencapai Rp508,1 miliar.

(Baca juga: Bagaimana Kondisi Awal Jalan di Lampung?)