Berapa Biaya yang Dikucurkan Negara untuk Pembangunan Jalan di Lampung?

Ekonomi & Makro

Premium

Erlina Fury Santika 08/05/2023 12:06 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kondisi Lampung yang disuarakan oleh TikToker Bima Yudho berbuntut pengecekan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya, berapa anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jalan di Lampung?

Biaya Pembangunan Jalan, Jaminan hingga Pembebasan Lahan untuk Tol di Lampung (2022-2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Berapa Biaya yang Dikucurkan Negara untuk Pembangunan Jalan di Lampung?”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Biaya Pembangunan Jalan, Jaminan hingga Pembebasan Lahan untuk Tol di Lampung (2022-2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kondisi Lampung yang disuarakan oleh TikToker Bima Yudho Saputro mendapat respons positif. Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahkan melakukan kunjungan untuk mengecek secara langsung kondisi jalan Lampung yang rusak pada Jumat (5/1/2023) lalu.

Dilansir Katadata, Jokowi menilai Pemerintah Provinsi Lampung tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga kondisi semua ruas jalan.

Secara umum, pemerintah membagi pengoperasian jalan menjadi dua jenis, yakni jalan nasional dan jalan daerah. Jalan nasional adalah ruas yang menghubungkan provinsi. Sementara itu, jalan daerah adalah ruas yang menghubungkan kabupaten dan kecamatan.

Jokowi pun menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merawat sebagian jalan daerah.

"Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi.

Dengan kondisi yang memprihatinkan itu, sebenarnya berapa dana negara yang dikucurkan untuk pembangunan jalan di Lampung selama ini?

Sri Mulyani, Menteri Keuangan membeberkan pembangunan jalan di Lampung yang cukup beragam.

Program yang paling banyak memakan biaya adalah pembangunan jalan tol Sumatra yang melintasi Lampung. Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan uang jaminan kepada Hutama Karya, perusahaan konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk untuk menjalankan program tersebut dengan dua ruas tol.

Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang 140 kilometer (km), PMN yang diberikan Rp2,2 triliun. Sedangkan jaminannya Rp22,09 triliun.

Sementara ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan panjang 189 kilometer, PMN yang diberikan sebesar Rp4 triliun dan jaminan Rp14,37 triliun.

Pembangunan tol tentu membutuhkan biaya pembebasan lahan. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ditunjuk untuk membereskan ini.

Adapun biaya pembebasan lahan Bakauheni-Terbanggi Besar mencapai Rp3,75 triliun. Sementara pembebasan lahan Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun.

Lanjut ke pembiayaan jalan dana alokasi khusus (DAK) fisik 2023 seluruh Lampung mencapai Rp402,44 miliar, untuk 231,9 km jalan.

Sementara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah untuk seluruh jalan Lampung sebesar 2,16 triliun. Khusus untuk Provinsi Lampungnya saja sebesar Rp886,8 miliar.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara," kata Sri Mulyani melalui laman Instagramnya, @smindrawati, Minggu (7/5/2023) lalu.

Sri Mulyani menyebut, secara umum belanja kementerian/lembaga PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar untuk 2023 dan sudah terealisasi Rp81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi 2022 sendiri mencapai Rp508,1 miliar.

Editor : Erlina Fury Santika

Data Terkait

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Lampung Barat 2,09%

Update 2024: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Blora Rp.36,6 Juta

7,54% Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Masuk Kategori Miskin

Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Gianyar per Desember 2025

Realisasi Belanja Daerah Pemkab Gowa per Desember 2025

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Pringsewu 4,39%

Data Stories Terkini

Prakiraan Cuaca di Konawe Kepulauan 02-13 Des/25 Demografi 05/12/2025, 18:32 WIB

Modal, Kendala Utama Pengusaha E-Commerce di Indonesia pada 2024 Teknologi & Telekomunikasi 05/12/2025, 18:25 WIB

Jumlah Sekolah SMA di Nusa Tenggara Timur 2018 - 2024 Politik 05/12/2025, 18:22 WIB

Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Musi Rawas Utara | 2024 PDB 05/12/2025, 18:12 WIB

Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Modern Periode Desember 2024-2025 Ekonomi & Makro 05/12/2025, 18:04 WIB

Banyak Produk Obat dan Makanan Ilegal Beredar di Marketplace Indonesia Produk Konsumen 05/12/2025, 17:58 WIB

Unduh

Sumber

Berapa Biaya yang Dikucurkan Negara untuk Pembangunan Jalan di Lampung?

Tags

Data Terkait

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Lampung Barat 2,09%

Update 2024: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Blora Rp.36,6 Juta

7,54% Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Masuk Kategori Miskin

Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Gianyar per Desember 2025

Realisasi Belanja Daerah Pemkab Gowa per Desember 2025

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Pringsewu 4,39%

Data Stories Terkini

Data Populer

Berapa Biaya yang Dikucurkan Negara untuk Pembangunan Jalan di Lampung?

Tags

Data Terkait

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Lampung Barat 2,09%

Update 2024: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Blora Rp.36,6 Juta

7,54% Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Masuk Kategori Miskin

Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Gianyar per Desember 2025

Realisasi Belanja Daerah Pemkab Gowa per Desember 2025

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Pringsewu 4,39%

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer