Survei: Publik Anggap Korupsi Jadi Penghalang Utama Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia masih menemui sejumlah tantangan. Menurut survei Litbang Kompas, salah satu yang menjadi penyumbang terbesar bagi tersendatnya jalannya demokrasi di mata publik adalah karena faktor korupsi.

Sebanyak 43,2% responden menilai korupsi menjadi masalah laten yang mengganjal proses demokrasi di dalam negeri. Hal tersebut tidak lepas dengan fenomena masih maraknya praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik. Kondisi ini ditambah dengan kecenderungan melemahnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama setelah ruang geraknya berubah pasca direvisinya Undang-Undang KPK.

(baca: Survei BPS: DKI Jakarta Provinsi Paling Demokratis di Indonesia)

Selain korupsi, sebanyak 21,8% responden menyebut keterpurukan ekonomi dan perlakuan tidak sama di depan hukum, dan persoalan pelanggaran HAM, turut menjadi penghambat jalannya penguatan demokrasi.

Kemudian, ada pula 21,5% responden yang menganggap ada perlakuan tidak sama di depan hukum yang menjadi penghambat demokrasi. Diikuti oleh pelanggaran HAM (7%) dan lainnya (0,5%). Adapula 6% responden yang mengaku tidak tahu.

Pemberantaran korupsi perlu menjadi prioritas untuk memgembalikan sekaligus memperkuat kepercayaan publik pada demokrasi. Korupsi ibarat racun yang bisa melumpuhkan bangunan demokrasi yang sudah dibangun dengan penuh perjuangan sejak era reformasi lebih dari dua dekade lalu. Peringatan Hari Demokrasi Internasional tahun ini harusnya menjadi momen baik untuk mengungkit stagnasi demokrasi.

Survei ini dilakukan pada tanggal 6-9 September 2022 dengan mewawancarai 504 responden dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95%, nirpencuplikan penelitian ± 4,37% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.