Pemerintah Tambah Anggaran Rp5,1 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Dasar IKN

Pemerintah menambah anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara pada tahun ini menjadi sebesar Rp5,1 triliun. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN akan dilaksanakan pada tahun ini. Terdapat 20 paket pekerjaan kontruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software yang perlu dibuat kontraknya.

Basuki menjelaskan tambahan dana tersebut paling banyak dialokasikan untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp2,36 triliun. Dana itu ditujukan untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIPP, Persampahan di KIPP, dan Pengembangan Kawasan Sumbu Kebangsaan.

Selain itu, dana tersebut juga ditujukan untuk Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga negara lainnya, serta Masjid Negara.

Berikutnya, dana yang dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 2,11 triliun yang diperuntukkan bagi pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan Simpang (Sp) IHM - Sp. Riko.

Kemudian, pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, jalan bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air juga mendapat alokasi sebesar Rp110 miliar. Dana tersebut, antara lain untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan intake Sungai Sepaku.

Ada pula alokasi dana untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.

"Jadi, nanti para pekerjanya akan kita tempatkan di rumah-rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan," ujar Basuki, dikutip dari Katadata.co.id, Kamis (25/8/2022).

Ditjen Bina Konstruksi juga mendapatkan alokasi Rp4 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN.

Secara umum, konstruksi IKN tahap pertama atau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara akan berlangsung hingga 2024. Pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.

Secara total, biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sementara itu, lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.

(Baca: 10 Subproyek IKN Terbesar, dari Infrastruktur sampai Rehabilitasi Hutan)