Etnis Minang dan Bugis Paling Banyak Menolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode
![1](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/2020/08/16/2020_08_16-00_20_39_30ffc698c546aa556c485349a64f00f3.jpg)
![databoks logo](https://cdn1.katadata.co.id/template/databoks_template_v2/images/rightbody.png)
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, mayoritas responden menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Mayoritas etnis Minang dan Bugis menolak wacana ini.
(Baca: Survei: Mayoritas Masyarakat Tak Ingin Presiden Dipilih MPR)
Tercatat, sebanyak 93,4% etnis Minang tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang. Sementara Etnis Bugis yang tidak setuju masa jabatan presiden tiga periode sebanyak 88,4%.
Kemudian, disusul etnis Madura sebanyak 86,8% dan Betawi sebanyak 76,9%. Etnis berikutnya yang tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang adalah Sunda sebesar 74,2%, Jawa 71,8%, Melayu 67,4%, dan Batak 66,7%.
Wacana memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode sempat bergulir sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Gagasan ini direncanakan akan tertuang dalam amandemen UUD 1945. Perubahan ini dikhawatirkan akan berdampak ke masyarakat sehingga dalam prosesnya seharusnya menyertakan partisipasi masyarakat.
Survei Indikator dengan judul “Persepsi Masyarakat dan Pemuka Opini terhadap Rencana Amandemen UUD 1945” diselenggarakan pada 2 hingga 7 September 2021. Respoden yang terlibat sebanyak 1.220 orang. Margin error dalam survei ini sebesar kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.