Berapa Dana Otonomi Khusus Pemerintah Pusat yang Mengalir ke Papua?

Ekonomi & Makro

Lite

Viva Budy Kusnandar 30/08/2019 11:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Dalam APBN 2019, pemerintah kembali akan mengucurkan dana otonomi khusus untuk dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut sebesar Rp 12,66 triliun.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat (2015-2020)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Berapa Dana Otonomi Khusus Pemerintah Pusat yang Mengalir ke Papua?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat (2015-2020)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anggaran pemerintah pusat yang mengalir ke Papua dalam bentuk dana Otonomi Khusus pada 2018 sebesar Rp 12,03 triliun. Jumlah tersebut naik 4,86% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 yang telah diaudit, jumlah tersebut terdiri atas Rp 8,03 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Rp 4 triliun dalam bentuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Secara lebih rinci, dana otonomi untuk Provinsi Papua Rp 5,62 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 2,41 triliun. Sedangkan dana tambahan infrastruktur Papua Rp 2,4 triliun dan Papua Barat Rp 1,6 triliun.

(Baca Databoks: Berapa Jumlah Penduduk Maluku dan Papua?)

Dalam APBN 2019, pemerintah kembali akan mengucurkan dana Otonomi Khusus untuk dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut sebesar Rp 12,66 triliun dan Rp 13,54 triliun pada 2020.

(Baca Databoks: Papua Mencatat Konflik Massal Terbanyak di Indonesia)

Editor : Hari Widowati