Pilkada 2017, Papua Barat Paling Rawan Politik Uang

Politik

Premium

01/02/2017 10:53 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kerawanan Politik Uang di Tujuh Provinsi pada Pilkada Serentak 2017

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “Pilkada 2017, Papua Barat Paling Rawan Politik Uang ”.

Rp5.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Kerawanan Politik Uang di Tujuh Provinsi pada Pilkada Serentak 2017

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Papua Barat merupakan provinsi yang paling rawan terjadi politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 15 Februari 2017. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rilisnya mencatat, sebanyak 2.048 tempat pemungutan suara (TPS) di Papua Barat rawan terjadi politik uang. Kemudian di Banten, sebanyak 2.000 TPS juga rawan politik uang.

Menurut Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron bahwa setidaknya ada tiga dimensi yang menjadi indikator kerawasan, yakni dari data pemilih, ketersediaan logisitik, keterlibatan penyelenggara negara, politik uang dan prosedur perhitungan pemungutan suara. Politik uang dapat berupa janji/pemberian berupa uang atau barang maupun jasa kepada para calon pemilih untuk kemenangan salah satu calon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak ini terdiri atas 7 provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Ketujuh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Aceh, Papua Barat, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, dan Bangka Belitung.