Ini Provinsi dengan Kasus Tambang Ilegal Terbanyak pada 2023

Agroindustri

Lite

Nabilah Muhamad 14/11/2024 16:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Laporan Kasus Tambang Ilegal di Indonesia Berdasarkan Provinsi (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Provinsi dengan Kasus Tambang Ilegal Terbanyak pada 2023

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Laporan Kasus Tambang Ilegal di Indonesia Berdasarkan Provinsi (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Sepanjang tahun 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima 128 laporan dari kepolisian dan keterangan ahli terkait kasus pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di Indonesia.

Laporan kasus tambang ilegal terbanyak pada 2023 berasal dari Sumatera Selatan dan Riau.

Ada juga laporan serupa dari Sumatera Utara, Aceh, Jawa Timur, dan sejumlah provinsi lain seperti terlihat pada grafik.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menjelaskan, aktivitas tambang ilegal atau PETI melanggar UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

Berdasar UU tersebut, kegiatan pertambangan dapat dikategorikan ilegal jika perusahaan pengelolanya tidak memiliki izin, baik saat melakukan eksplorasi, operasi produksi, ataupun pengolahan.

"Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar," kata Tri Winarno dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Selasa (12/11/2024).

Adapun Kementerian ESDM berupaya mencegah pertambangan ilegal melalui digitalisasi, formalisasi, dan penegakan hukum.

"Kami membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yakni Simbara (Sistem Informasi Batu Bara)," kata Tri.

(Baca: Luas Wilayah Pertambangan RI Capai 9 Juta Hektare pada 2024)

Editor : Adi Ahdiat