Praktik Penyelundupan Senjata Api Marak Terjadi di Papua, Tertinggi pada 2021

Produk Konsumen

Lite

Erlina Fury Santika 03/03/2023 21:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

ALDP menghimpun sejumlah barang bukti penyelundupan senjata api di Papua. Paling tinggi terjadi pada 2021.

Jumlah Penyelundupan Senjata Api Berdasarkan Keterangan dan Barang Bukti di Pengadilan (2010-2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Praktik Penyelundupan Senjata Api Marak Terjadi di Papua, Tertinggi pada 2021

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Penyelundupan Senjata Api Berdasarkan Keterangan dan Barang Bukti di Pengadilan (2010-2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mencatat praktik penyelundupan senjata api di Papua sepanjang 2010-2022. Total yang terhimpun mencapai 56 pucuk senjata.

Selama rentang waktu tersebut, transaksi senyap banyak terjadi di tahun-tahun pandemi Covid-19. Pada 2021 dengan jumlah 18 pucuk senjata. Sementara pada 2020 mencapai 12 pucuk senjata.

Pelaku penyelundupan, pembeli atau penjual, pun beragam. Mulai warga sipil, aparat TNI/Polri, kelompok bersenjata hingga organisasi politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Beberapa dari mereka yang terlibat ada yang sudah diadili dan dibui.

Dalam transaksi ilegal itu, aparat atau pengadilan tak hanya mendapati pucuk senjata, tetapi juga amunisi hingga uang kontan.

"Dari 43 peristiwa, ada 86 orang yang putusan pengadilannya diketahui, sementara setidaknya 14 orang dari 7 peristiwa tidak terlacak proses hukumnya," tulis ALDP dalam laporan yang diterima Databoks, Senin (27/2/2023).

ALDP menyebut, dalam beberapa peristiwa penangkapan atau transaksi terdapat perbedaan jumlah barang bukti antara keterangan di persidangan dan yang diarsipkan di dalam data pengadilan itu sendiri, dengan jumlah yang diekspos di media massa.

Total barang bukti yang diperoleh dari keterangan dan lampiran barang bukti putusan pengadilan sebagai berikut: