Mayoritas Koruptor di Indonesia Berasal dari Jajaran Eselon Pemerintahan

Politik

Lite

Cindy Mutia Annur 09/11/2023 13:36 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mayoritas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia berasal dari jajaran eselon di instansi pemerintahan hingga Oktober 2023.

Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi (Januari-Oktober 2023)*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Mayoritas Koruptor di Indonesia Berasal dari Jajaran Eselon Pemerintahan

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi (Januari-Oktober 2023)*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mayoritas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia berasal dari jajaran eselon di instansi pemerintahan hingga Oktober 2023.

Tercatat, sejak 1 Januari hingga 6 Oktober 2023 ada 39 pelaku tindak pidana korupsi yang berpangkat eselon I/II/III. Angka ini setara 45,88% dari total pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang sebanyak 85 orang.

Pelaku korupsi terbanyak berikutnya berstatus sebagai pegawai swasta dengan jumlah 26 orang. Posisinya diikuti oleh wali kota/bupati/wakilnya dengan total 4 orang.

Selanjutnya, koruptor dari hakim dan pengacara terdapat sebanyak masing-masing 2 orang. Lalu, pelaku korupsi dari anggota DPR/DPRD, kepala kementerian/lembaga (K/L), dan gubernur sama-sama sebanyak 1 orang.

Sisanya, ada 9 jabatan atau profesi lainnya yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi.

KPK mengklaim belum ada pelaku koruptor dari profesi jaksa, duta besar, komisioner, polisi, dan korporasi sepanjang tahun ini.

Adapun sejak awal tahun sampai 6 Oktober 2023, terdapat 85 kasus tindak pidana korupsi yang telah ditangani KPK. Mayoritas di antaranya berupa gratifikasi/penyuapan 44 kasus, pengadaan barang/jasa 32 kasus, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus.

(Baca: Gratifikasi, Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia sampai Oktober 2023)

Editor : Erlina Fury Santika