Mayoritas Warga RI Merasa Belum Dilibatkan dalam Pembahasan RUU KUHAP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna ke-8 pada Selasa (18/11/2025).

RUU ini sebelumnya sudah disetujui Komisi III DPR untuk dibawa ke pembahasan tingkat II di rapat paripurna pada Kamis (13/11/2025). 

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas sebelum pengesahan UU tersebut menunjukkan, sebanyak 72,8% responden di Indonesia mengaku bahwa pembahasan RUU tersebut belum melibatkan partisipasi masyarakat. 

"Artinya, masyarakat masih ditempatkan di luar proses pembahasan kebijakan yang justru seharusnya mereka awasi dan kawal," tulis Peneliti Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (25/8/2025). 

Sementara itu, hanya 17,5% responden yang menilai pembahasan RUU KUHAP sudah melibatkan warga dan 9,7% lainnya menjawab tidak tahu. 

Di samping itu, Litbang Kompas menemukan terdapat 72% responden yang tidak mengikuti pemberitaan soal RUU KUHAP. Disusul 24,6% yang mengikuti dan 3,4% tidak tahu. 

"Temuan tersebut menjadi indikasi awal bahwa pembahasan RUU KUHAP, yang sejatinya menyangkut hak dasar warga atas perlindungan hukum, belum sepenuhnya tersosialisasi secara luas," tulis Litbang Kompas. 

Survei ini melibatkan 512 responden dari 64 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 14-17 Juli 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,25% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Masyarakat Dinilai Harus Terus Mengawal Implementasi RUU KUHAP)