Respons Warga RI saat Lihat Ketidakadilan dari Pemerintah, Pernah Lakukan?

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 25/09/2025 13:03 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut Litbang Kompas, menyampaikan keluhan di media sosial menjadi hal yang biasanya dilakukan 32,3% responden Indonesia saat melihat ketidakadilan dari pemerintah.

Hal yang Dilakukan Responden Ketika Melihat Ketidakadilan dari Penguasa/Pemerintah (8-12 September 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Respons Warga RI saat Lihat Ketidakadilan dari Pemerintah, Pernah Lakukan?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Hal yang Dilakukan Responden Ketika Melihat Ketidakadilan dari Penguasa/Pemerintah (8-12 September 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Survei Litbang Kompas menunjukkan, ada berbagai cara atau respons yang dilakukan masyarakat Indonesia ketika melihat ketidakadilan dari penguasa, termasuk pemerintah.

Tercatat, sebanyak 32,3% responden memilih untuk menyampaikan keluh kesah di media sosial.

"Media sosial juga menjadi ruang utama masyarakat menyalurkan aspirasi ketika merasa akses ke pemerintah semakin terbatas," tulis Peneliti Litbang Kompas dalam laporannya, Rabu (24/9/2025).

Lalu 25,8% responden biasanya ikut diskusi atau komunitas dan 25,8% memilih untuk diam saja. Sementara 13,2% menyuarakan ketidakadilan dengan ikut aksi atau demonstrasi damai.

"Di tengah ketidakpastian dan melemahnya kepercayaan publik, menjaga demonstrasi tetap sebagai saluran aspirasi sah rakyat adalah kunci untuk menyeimbangkan kekuasaan.

Sebagian kecil responden hanya bisa berdoa dan kecewa ketika diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, masing-masing proporsinya hanya 0,1%.

Survei ini melibatkan 528 responden dari 72 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 8-12 September 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,22% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Apa Negara Bisa Penuhi Tuntutan Rakyat? Ini Pandangan Warga)

Editor : Erlina Fury Santika