Survei: Tambahan Dana Bantuan Parpol Dinilai Rawan Korupsi

Litbang Kompas menyurvei pendapat publik terkait wacana penambahan dana bantuan dari pemerintah untuk partai politik (parpol).

Hasilnya, sebanyak 65,1% dari total responden tidak setuju dengan wacana tersebut, dengan rincian 47,7% tidak setuju dan 16,4% sangat tidak setuju.

Dari kelompok yang tidak setuju, mayoritas (52,4%) menganggap tambahan dana parpol ini rawan korupsi.

Publik juga menolak karena pengelolaan dana bantuan parpol tidak transparan (19,4%); kinerja parpol masih buruk (15,6%); dan dana bantuan parpol saat ini sudah cukup (6,4%).

Responden lainnya menilai tambahan anggaran parpol tidak tepat sasaran dan lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat (2,9%), membebani negara (1,7%), tidak percaya parpol (0,7%), dan menganggap parpol dapat mencari sumber dana lain (0,3%).

Survei juga menunjukkan, 86,3% dari total responden menilai mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan parpol saat ini belum transparan.

"Belum adanya pengaturan yang komprehensif terkait denda, tuntutan pidana, ataupun mekanisme restitusi keuangan menunjukkan lemahnya kontrol terhadap pelaporan dana partai," kata peneliti Litbang Kompas dalam laporannya, Selasa (29/7/2025).

Survei ini melibatkan 512 responden dari 72 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 16-19 Juni 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,25% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Ini Tingkat Kepuasan Publik atas Penanganan Korupsi Era Prabowo)