Riwayat Presidential Threshold, Berlaku Sejak Pemilu 2004

Politik

Lite

Viva Budy Kusnandar 07/01/2025 18:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan aturan presidential threshold yang dianggap kontroversial oleh publik.

Persentase Ambang Batas Calon Presiden-Wakil Presiden/Presidential Threshold (2004—2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Riwayat Presidential Threshold, Berlaku Sejak Pemilu 2004

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Persentase Ambang Batas Calon Presiden-Wakil Presiden/Presidential Threshold (2004—2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mencabut aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Diketahui, ambang batas ini merupakan acuan persentase kepemilikan kursi di DPR atau perolehan suara sah pemilu bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Keputusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 62/PUU-XXII/2024. Sebelumnya, presidential threshold yang sebesar 20% banyak menuai kritik dan dianggap kontroversial, karena dinilai tidak demokratis, membatasi partisipasi partai politik, dan menghambat munculnya calon alternatif.

Presidential threshold mulai diberlakukan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 dengan landasan Undang-Undang No 23 Tahun 2003. Khusus Pemilu 2004, diatur dalam pasal 101, yakni ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah 3% dari jumlah kursi di DPR RI atau 5% dari perolehan suara sah di pemilu.

Kemudian, pada Pemilu 2009, presidential threshold naik menjadi 20% dari jumlah kursi di DPR RI atau 25% dari perolehan suara sah pemilu. Persyaratan ambang batas minimum tersebut bertahan hingga Pilpres 2024 yang akhirnya dibatalkan oleh MK di awal bulan ini.

(Baca: Apa Itu Parliamentary Threshold?)

Editor : Erlina Fury Santika