Jokowi Beri Izin Tambang Paling Luas Dibandingkan dengan Presiden RI Lainnya

Pertambangan

Lite

Reza Pahlevi 16/08/2022 10:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Delapan tahun menjabat, Jokowi memberikan izin usaha pertambangan (IUP) seluas 5,37 juta ha.

Pemberian Izin Konsesi Lahan Pertambangan Berdasarkan Presiden (1967-2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Jokowi Beri Izin Tambang Paling Luas Dibandingkan dengan Presiden RI Lainnya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Pemberian Izin Konsesi Lahan Pertambangan Berdasarkan Presiden (1967-2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga mencatat hanya ada 2,7 juta ha atau 5,2% izin penguasaan/pengusahaan lahan yang diperuntukkan bagi rakyat. Sementara, pemerintah memberikan 94,8% izin kepada korporasi.

Salah satu izin pengusahaan lahan yang diberikan adalah izin tambang. Pada Juli 2022, luas lahan konsesi tambang tercatat seluas 10 juta ha.

Walhi mencatat Joko Widodo adalah presiden yang paling banyak memberikan izin pengusahaan lahan tambang dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Delapan tahun menjabat, Jokowi memberikan izin usaha pertambangan (IUP) seluas 5,37 juta ha.

Luas ini mengalahkan pemberian izin tambang oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang seluas 3,93 juta ha. Presiden-presiden sebelumnya tidak pernah memberikan izin tambang lebih dari 100.000 ha.

Konsesi lahan tambang memiliki 3 bentuk, yaitu kontrak karya (KK) untuk tambang mineral, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), dan IUP. IUP adalah penyeragaman konsesi tambang pasca reformasi.

(Baca: Holding BUMN Tambang MIND.ID Pimpin Perusahaan Tambang Terbesar Indonesia)

Editor : Annissa Mutia