Anggaran Kementerian PUPR Berkurang Jadi Rp75,63 triliun pada 2025

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan pagu indikatifnya pada 2025 sebesar Rp75,63 triliun. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, angka tersebut jauh lebih rendah dari kebutuhan anggaran kementeriannya yang mencapai Rp212,58 triliun pada tahun depan. 

“Kenapa anggaran 2025 hanya Rp75 triliun? Informasi dari Bappenas bahwa ini dikhususkan untuk pemerintahan baru, sehingga memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti,” kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (6/6/2024). 

Meskipun pagu indikatif 2025 lebih kecil dari kebutuhannya, tetapi Basuki memastikan tidak akan mempengaruhi proyek infrastruktur yang tengah berjalan karena pekerjaannya dilakukan dengan kontrak tahun jamak (MYC). 

Menurut sektornya, Ditjen Bina Marga akan mendapat kucuran dana paling jumbo, yakni Rp32,31 triliun pada 2025. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass, konektivitas jalan bebas hambatan, hingga dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

Berikutnya, Ditjen Sumber Daya Air memperoleh anggaran Rp26,53 triliun. Dana digunakan untuk pembangunan 12 unit bendukungan, pembangunan irigasi seluas 2 ribu hektare (ha), rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15 ribu ha, pembangunan prasarana air baku, pengendalian lumpur Sidoarjo, pengadaan tanah, hingga dukungan manajemen dan teknis lainnya. 

Lalu untuk Ditjen Cipta Karya dianggarkan Rp10,48 triliun. Ini akan disalurkan untuk pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, pembangunan gedung, serta rehabilitasi dan renovasi bangunan sekolah. 

Kemudian Ditjen Perumahan mendapatkan dana sebesar Rp4,53 triliun yang akan digunakan untuk membangun rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, serta rumah umum dan komersial. 

Terakhir, sebesar Rp1,77 triliun akan disalurkan untuk dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. 

(Baca: Realisasi Anggaran Infrastruktur RI Meroket 50,4% per April 2024)