Lingkungan

Premium

Segini Luas Konsesi di Wilayah Adat Indonesia hingga Agustus 2025

Akbar Ridwan 20/11/2025 18:50 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Dalam status tenurial ada konsesi di wilayah adat yang tersebar ke empat kategori, dengan konsesi PBPH-HA menjadi yang terluas.

Luas Konsesi di Wilayah Adat Indonesia Berdasarkan Kategori (Agustus 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Segini Luas Konsesi di Wilayah Adat Indonesia hingga Agustus 2025”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Luas Konsesi di Wilayah Adat Indonesia Berdasarkan Kategori (Agustus 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Data yang dirilis Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan, ada 33,65 juta hektare (ha) wilayah adat yang sudah dipetakan dan didaftarkan ke BRWA hingga Agustus 2025.

Wilayah tersebut mencakup ribuan komunitas masyarakat adat dan 1.633 peta wilayah adat yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.

Namun, dalam status tenurial, ada konsesi di wilayah adat yang tersebar ke empat kategori, dengan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Alam (PBPH-HA) menjadi yang terluas.

(Baca: RI Termasuk Negara dengan Pembunuhan Aktivis Lingkungan Tertinggi 2024)

Sementara sisanya konsesi dalam kategori Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT), Izin Usaha Pertambangan (IU-Pertambangan), dan Hak Guna Usaha (HGU).

Berikut luas konsesi di wilayah adat berdasarkan kategorinya hingga Agustus 2025:

PBPH-HA: 4,11 juta ha
PBPH-HT: 1,59 juta ha
HGU: 891.886 ha
IU-Pertambangan: 756.928 ha

BRWA mengatakan, perkembangan pengakuan wilayah adat di Indonesia masih sangat lambat. Sebab, dari luas wilayah adat yang terpetakan baru 18,9% yang diakui secara hukum oleh negara.

“Tanpa pengakuan hukum, wilayah-wilayah itu tetap rentan terhadap ancaman ekspansi industri, konversi lahan, dan kebijakan pembangunan yang tidak sensitif terhadap hak dan sistem nilai masyarakat adat,” jelas BRWA.

Kepastian hukum dan perlindungan atas hak masyarakat adat dan wilayah adat diperlukan untuk mencegah dan mitigasi konflik tenurial baru di tengah geliat pembangunan.

“Hal itu juga yang memastikan keadilan sosial untuk masyarakat adat sebagai kelompok rentan dan memastikan keberlanjutan alam yang lestari untuk generasi masa depan,” kata BRWA.

Sebagai catatan, BRWA bukan lembaga yang melakukan kegiatan pemetaan partisipatif di wilayah adat. Peta-peta yang teregistrasi di BRWA hasil kerja masyarakat adat dan lembaga atau fasilitator pendamping pemetaan wilayah adat.

(Baca: Luas Wilayah Adat RI yang Terpetakan dalam BRWA Agustus 2025)

Editor : Erlina Fury Santika