Sekitar 7,1 Juta Ha Konsesi Berada di Wilayah Adat Indonesia

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat sekitar 7,1 juta hektare (ha) konsesi berada di wilayah adat Indonesia per Maret 2025.

Konsesi tersebar ke empat kategori, yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Alam (PBPH-HA), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT), Izin Usaha Pertambangan (IU-Pertambangan), dan Hak Guna Usaha (HGU).

Mayoritas konsesi yang ada di wilayah adat diberikan kepada pihak-pihak yang masuk kategori PBPH-HA, dengan total luas 3.727.022 ha. Selanjutnya, ada PBPH-HT dengan 1.577.649 ha, HGU 945.074 ha, dan IU-Pertambangan 917.054 ha.

Bila ditotal, luas konsesi di wilayah adat mencapai 7.166.799 ha. Sampai Maret 2025 BRWA telah meregistrasi 1.583 wilayah adat dengan luas mencapai 32,3 juta ha di seluruh Indonesia.

Akan tetapi, pemerintah daerah baru menetapkan 302 wilayah adat dengan luas 5,3 juta ha. Menurut BRWA, lambatnya pengakuan terhadap wilayah adat dapat berimplikasi terhadap masyarakat adat.

Salah satunya, masyarakat adat terus menghadapi ketidakpastian hukum atas wilayah yang sudah dikelola secara turun-temurun. Di samping itu, menurut Kepala BRWA Kasmita Widodo, lamanya pengakuan wilayah adat dapat berdampak pula pada meningkatnya potensi konflik tenurial di wilayah adat.

“Selain itu, deretan Proyek Strategis Nasional dan perizinan berusaha berbasis lahan yang mengubah bentang alam berpotensi mengancam keanekaragaman hayati, sumber pangan lokal, dan kebudayaan masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan ruang hidupnya di darat, pesisir, dan laut,” katanya, sebagaimana dikutip dari laman BRWA.

(Baca: Penetapan Wilayah Adat di Indonesia Belum Maksimal hingga Maret 2025)