Pantau Kebakaran Hutan di Media Sosial

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terlihat dari satelit, tetapi juga dari linimasa. Pemantauan media sosial Databoks pada 22 September 2026 hingga 22 Oktober 2026 menangkap 25.945 unggahan dan komentar di Threads, X, TikTok, Instagram, dan Facebook yang memuat kata kunci seperti karhutla, kebakaran hutan, asap, ISPA, dan titik api. Sebagian besar bernada negatif: 15.583 konten (60,1 persen), disusul netral 6.929 konten (26,7 persen) dan positif 3.433 konten (13,2 persen).

Percakapan meledak pada pekan kedua Oktober

Percakapan nyaris senyap pada akhir September, hanya 258 konten pada pekan 21 hingga 27 September 2026 dan 211 konten pada pekan berikutnya. Jumlahnya naik menjadi 1.476 konten pada pekan 5 hingga 11 Oktober 2026, lalu melonjak menjadi 19.665 konten pada pekan 12 hingga 18 Oktober 2026. Puncaknya terjadi pada 14 Oktober 2026 dengan 5.443 konten dalam sehari, dan 60,2 persen di antaranya bernada negatif. Threads menjadi kanal terbesar (8.807 konten), diikuti X (6.110), TikTok (5.510), Instagram (5.085), dan Facebook (433).

Asap dan respons pejabat paling banyak dibahas

Isu yang paling sering muncul adalah asap dan kualitas udara (4.046 konten, 15,6 persen dari seluruh konten), disusul kritik terhadap pemerintah (3.579 konten, 13,8 persen), doa dan solidaritas (2.718 konten, 10,5 persen), serta kesehatan dan penyakit (2.017 konten, 7,8 persen). Satu konten bisa masuk lebih dari satu isu.

Fokus percakapan bergeser seiring waktu. Porsi kritik terhadap pemerintah naik dari 6,2 persen konten pada pekan pertama menjadi 14,5 persen pada pekan puncak, sedangkan porsi isu kesehatan turun dari 12,4 persen menjadi 7,4 persen. Porsi doa dan solidaritas juga naik, dari 2,8 persen menjadi 11,1 persen.

Dampak kesehatan: ISPA dan kelompok rentan

Dari sisi dampak, ISPA disebut dalam 1.034 konten, sesak napas 658 konten, dan kelompok rentan seperti balita, bayi, dan ibu hamil 423 konten. Sebanyak 78 persen konten tentang kelompok rentan bernada negatif. Angka kasus ISPA yang beredar di media sosial belum diverifikasi.

Siapa yang disorot dan disalahkan

Sebanyak 3.515 konten menyorot pemerintah dan pejabat sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab, jauh di atas korporasi dan perkebunan sawit (954 konten), warga pembakar lahan (149 konten), serta faktor alam seperti kemarau dan El Nino (146 konten). Dari sisi institusi, Presiden disebut dalam 1.454 konten (70 persen negatif), perusahaan atau korporasi 919 konten, dan pemerintah provinsi, gubernur, atau pemda 475 konten. BNPB hanya disebut dalam 136 konten. Tuntutan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional muncul dalam 206 konten, dan 81 persen di antaranya bernada negatif.

Isu dugaan korupsi dana bencana yang melibatkan BNPB juga sempat beredar, tetapi skalanya kecil: 30 konten atau 0,1 persen dari seluruh percakapan, dengan puncak pada 14 dan 15 Oktober 2026 (masing-masing 9 konten) dan 93 persen bernada negatif. Isu ini hanya menangkap percakapan yang juga menyebut karhutla atau asap, dan klaim di dalamnya belum terverifikasi.

Siapa yang paling diapresiasi publik

Apresiasi paling tinggi diberikan kepada warga dan relawan: 39 persen dari 312 konten bernada positif dan 23 persen memuat ungkapan terima kasih atau doa. Upaya pemerintah (BNPB, TNI, Polri, dan Damkar) mendapat 21 persen konten positif dari 485 konten, bantuan negara lain 17 persen dari 178 konten, dan pihak swasta 7 persen dari 57 konten. Sampel konten tentang swasta dan negara lain kecil, sehingga perbandingannya perlu dibaca hati-hati. Di antara institusi, apresiasi tertinggi tertuju kepada Damkar dan Manggala Agni (30 persen positif), BPBD (26 persen), Polri (23 persen), dan TNI (22 persen).

"Mau berapa petugas yang meninggal sampe karhutla jadi bencana nasional?" tulis seorang pengguna X pada 21 Oktober 2026. Di unggahan lain, seorang pengguna Instagram menulis, "YaAllah lindungi dan berikan kesehatan kekuatan untuk para pemadam kebakaran dan relawan." Dua kutipan anonim ini mewakili dua nada yang berjalan berdampingan: tuntutan kepada pengambil kebijakan dan penghargaan kepada petugas di lapangan.