Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase rata-rata pengeluaran sebulan per kapita untuk non makanan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebesar 48,18 persen. Data historis menunjukkan adanya fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 0,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari data historis, persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 50,22 persen, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 47,02 persen. Secara umum, pengeluaran non makanan di Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir.
Rata-rata persentase pengeluaran non makanan di Kepulauan Bangka Belitung dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) adalah 47,99 persen. Dibandingkan dengan rata-rata ini, tahun 2024 menunjukkan sedikit peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2020-2024) yaitu 48,50 persen, tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa secara tren jangka panjang, pertumbuhan pengeluaran non makanan di provinsi ini mengalami perlambatan. Penurunan terendah dalam 5 tahun terakhir tercatat pada tahun 2023, yaitu sebesar 46,71 persen.
(Baca: Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Periode 2015-2023)
Secara ranking di Pulau Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat ke-3 pada tahun 2024. Peringkat ini naik satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, secara nasional, Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat ke-20. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan persentase pengeluaran non makanan, posisi Kepulauan Bangka Belitung masih cukup baik dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera dan Indonesia. Nilai persentase 48,18 persen ini berada di bawah rata-rata nasional, namun di atas beberapa provinsi lain di Sumatera.
Kenaikan tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 6,23 persen, diikuti oleh tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Sementara itu, penurunan terendah terjadi pada tahun 2017 dengan penurunan sebesar 7,42 persen dan pada tahun 2022 turun 4,44 persen. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan di Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang berubah-ubah setiap tahunnya. Anomali pada tahun 2017 dan 2022 perlu dicermati lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan yang signifikan tersebut.
Data pada kolom 'data perbandingan' menunjukkan performa beberapa provinsi lain di Indonesia. Urutan ranking, nilai, dan persentase di Kepulauan Bangka Belitung ini akan dibandingkan dengan provinsi lainnya di satu pulau dan ranking seindonesia untuk tahun terakhir. Tentu perbandingan tersebut dapat membantu memahami posisi Kepulauan Bangka Belitung dalam konteks nasional dan regional, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran non makanan juga perlu dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Jawa Tengah
Jawa Tengah menempati urutan ke-17 secara nasional dengan nilai persentase pengeluaran non makanan sebesar 49,10 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 1,18 persen dengan pertumbuhan turun 2,35 persen. Posisi Jawa Tengah berada di peringkat ke-6 di Pulau Jawa, mengindikasikan bahwa tingkat pengeluaran non makanan di provinsi ini masih berada di bawah rata-rata pulau Jawa. Penurunan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya.
(Baca: Persentase Desa dengan Jaringan Sinyal 3G/H/H+/EVDO di Jawa Tengah | 2024)
Papua Barat
Papua Barat menunjukkan persentase pengeluaran non makanan sebesar 49,09 persen, menempatkannya pada peringkat ke-18 secara nasional dan peringkat ke-3 di Pulau Papua. Namun, terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan turun 4,83 persen. Penurunan ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi masalah ekonomi atau perubahan pola konsumsi masyarakat di Papua Barat. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi penurunan ini.
Bengkulu
Bengkulu menduduki peringkat ke-19 secara nasional dengan persentase pengeluaran non makanan sebesar 48,84 persen. Provinsi ini menempati peringkat ke-2 di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, terjadi penurunan sebesar 0,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan -0,39 persen. Penurunan yang tidak terlalu besar ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Bengkulu relatif stabil. Posisi yang baik di Sumatera mengindikasikan bahwa Bengkulu memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan provinsi lain di pulau tersebut.
Sulawesi Utara
Sulawesi Utara berada pada peringkat ke-21 secara nasional dengan nilai persentase pengeluaran non makanan sebesar 48,07 persen. Provinsi ini menempati posisi ke-4 di Pulau Sulawesi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan sebesar 0,91 persen dengan pertumbuhan turun 1,86 persen. Penurunan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan mencari solusi yang tepat. Posisi di Sulawesi mengindikasikan adanya potensi perbaikan ekonomi di masa depan.
Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan berada di urutan ke-22 secara nasional dengan persentase pengeluaran non makanan mencapai 47,85 persen. Dengan posisi ke-3 di Pulau Kalimantan, propinsi ini mengalami penurunan sebesar 0,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menghasilkan pertumbuhan negatif turun 1,71 persen. Situasi ini mengharuskan pemerintah daerah Kalimantan Selatan untuk melakukan evaluasi mendalam guna memahami dinamika ekonomi dan perilaku konsumen yang memengaruhi penurunan tersebut. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada.
Sulawesi Barat
Sulawesi Barat menduduki peringkat ke-23 secara nasional dengan persentase pengeluaran non makanan sebesar 47,75 persen. Provinsi ini menempati urutan ke-5 di Pulau Sulawesi. Terjadi penurunan sebesar 1,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan turun 2,27 persen. Penurunan yang cukup signifikan ini menandakan adanya tantangan ekonomi yang perlu segera diatasi oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat. Peningkatan pengeluaran non makanan dapat menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.
Premium
