Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai PDRB ADHB Sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Provinsi Riau pada akhir 2025 mencapai 36,95 Rp miliar. Sepanjang periode 2010 hingga 2025, sektor ini menunjukkan tren naik konsisten, dengan total peningkatan sebesar 269,5% selama 16 tahun pengamatan. Pada tahun 2025, sektor ini tumbuh sebesar 2,95% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan selisih penambahan nilai sebesar 1,06 Rp miliar.
(Baca: Inflasi Tahunan Kabupaten Sumbawa Juni 2026 Mencapai 2,43%)
Rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sektor ini di Riau tercatat 5,83%, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir yang mencapai 9,16%. Kenaikan tertinggi sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 19,96%, sedangkan satu-satunya penurunan terjadi pada tahun 2020 turun 7,69%. Selama seluruh periode pengamatan, tercatat 13 periode pertumbuhan positif, 1 periode stagnan, dan 1 periode penurunan.
Sepanjang 16 tahun pengamatan, peringkat Riau untuk sektor ini di lingkungan Pulau Sumatera tetap konsisten berada di urutan ke-8. Sementara untuk peringkat nasional, posisi Riau perlahan turun dari peringkat 27 pada tahun 2010 hingga menetap di peringkat 30 nasional mulai tahun 2016 sampai dengan 2025. Nilai sektor ini pada 2025 juga tercatat berada di atas rata-rata nilai seluruh periode sebesar 23,48 Rp miliar.
Bengkulu
Bengkulu menempati urutan ke-7 di Pulau Sumatera dan peringkat 27 nasional untuk sektor angkutan perairan ini, dengan nilai akhir 2025 sebesar 53,71 Rp miliar. Sektor ini mengalami kontraksi pertumbuhan turun 27,29% pada tahun terakhir, menjadi satu-satunya provinsi dalam kelompok perbandingan yang mencatat penurunan nilai. Meskipun mengalami penurunan signifikan, nilai PDRB sektor ini di Bengkulu masih lebih tinggi sebesar 45,3% dibandingkan nilai yang dicatatkan Provinsi Riau pada periode yang sama.
DKI Jakarta
DKI Jakarta mencatat nilai PDRB sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan tahun 2025 sebesar 48,83 Rp miliar, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,99%. Provinsi yang berada di Pulau Jawa ini menempati peringkat 4 wilayahnya dan peringkat 28 secara nasional. Nilai sektor ini di DKI Jakarta tercatat 32,1% lebih tinggi dibandingkan nilai yang dicapai Provinsi Riau tahun 2025, dengan selisih nilai sebesar 11,88 Rp miliar.
(Baca: Update 2025: NPL Bank Umum Lapangan Usaha Listrik, Gas dan Air di DKI Jakarta)
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah menempati urutan ke-6 di wilayah Pulau Sulawesi dan peringkat 29 nasional untuk sektor ini, dengan catatan nilai tahun 2025 sebesar 46,51 Rp miliar. Pertumbuhan tahunan sektor ini mencapai 5,37% dengan penambahan nilai sebesar 2,37 Rp miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun berada di urutan peringkat satu tingkat di atas Riau secara nasional, nilai sektor ini di Sulawesi Tengah masih 25,9% lebih besar dibandingkan capaian nilai Riau tahun 2025.
Papua Tengah
Papua Tengah mencatat nilai PDRB sektor angkutan perairan tahun 2025 sebesar 28,85 Rp miliar, dengan pertumbuhan sedikit sebesar 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi ini menempati urutan ke-3 di wilayah Pulau Papua dan peringkat 31 secara nasional, satu tingkat dibawah peringkat Riau. Nilai sektor ini di Papua Tengah tercatat 21,9% lebih rendah dibandingkan nilai yang berhasil dicapai oleh Provinsi Riau pada akhir tahun 2025.
Papua Barat Daya
Papua Barat Daya menempati peringkat 4 wilayah Pulau Papua dan peringkat 32 nasional, dengan nilai PDRB sektor angkutan sungai dan danau tahun 2025 sebesar 27,56 Rp miliar. Sektor ini hanya mencatat pertumbuhan sangat sedikit sebesar 0,15% pada tahun terakhir, menjadi pertumbuhan terendah diantara seluruh provinsi dalam kelompok perbandingan. Nilai sektor ini di provinsi ini tercatat 25,4% lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Riau periode 2025.
Papua Pegunungan
Papua Pegunungan mencatat nilai PDRB sektor angkutan penyeberangan tahun 2025 sebesar 22,46 Rp miliar, menempati urutan ke 5 di wilayah Pulau Papua dan peringkat 33 secara nasional. Sektor ini tumbuh sebesar 2,79% pada tahun terakhir dengan penambahan nilai sebesar 0,61 Rp miliar. Dari seluruh provinsi dalam kelompok perbandingan, Papua Pegunungan memiliki nilai PDRB sektor ini terendah, yaitu 39,2% lebih kecil dibandingkan nilai yang dicatatkan Provinsi Riau tahun 2025.