BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Pengobatan Covid-19 meski Endemi, Berapa Peserta JKN?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap menanggung biaya pengobatan Covid-19, meski Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan Indonesia mulai memasuki masa endemi.

Namun, tanggungan biaya khusus diberikan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

"Semua peserta BPJS kalau terkena Covid-19 sekarang ini kita siap untuk membiayai. Ini untuk semua peserta," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dikutip dari Antara, Kamis (22/6/2023).

Ali menjelaskan, ketika pasien masuk dan dirawat di rumah sakit, BPJS bakal menanggung biayanya sesuai hasil diagnosis dari tenaga medis.

Menurut Ali, dalam tata laksana medis penanganan Covid-19 seringkali ditemukan penyakit penyerta lainnya alias komorbid yang memberatkan pasien, sehingga riwayat kesehatan dan tarif antara satu pasien dan yang lainnya bisa berbeda.

"Untuk Covid-19 memang sudah ada tarifnya. Tapi kalau dia (penyakit pasien) yang menonjol umpamanya sesak napas karena penyakit kronik paru, itu sudah ada diagnosis dan biayanya itu akan dibayar oleh BPJS," kata Ali.

Adapun menurut data BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN sudah mencapai 255,89 juta jiwa per 31 Mei 2023.

Dari jumlah tersebut, mayoritasnya masuk kategori Penerima Bantuan Iuran dari APBN (PBI APBN), dengan proporsi 44,98%.

Kemudian 16,69% peserta JKN berstatus Penerima Bantuan Iuran dari APBD (PBI APBD), dan 16,88% dari kelompok Pekerja Penerima Upah selain penyelenggara negara (PPU BU).

Ada pula 12,13% peserta JKN dari kelompok Pekerja Penerima Upah Pekerja Mandiri (PPU Pekerja Mandiri), dan 7,54% dari kelompok Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN).

Sementara, proporsi peserta JKN yang bukan pekerja paling sedikit, yaitu hanya 1,79%.

(Baca: Jumlah Peserta JKN BPJS Kesehatan Hampir Tembus 250 Juta Orang per Januari 2023)