Akomodasi Berbasis Syariah di RI Baru 2,35% pada 2024, Aceh Terbanyak

Hotel syariah merupakan penyedia akomodasi dengan layanan kamar, makan, hiburan, atau fasilitas lainnya yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Definisi ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 108/DSN– MUI/X/2016.

Syarat mendapatkan kategori hotel syariah, yakni hotel harus mendapatkan sertifikasi dari MUI.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, dari seluruh usaha jasa akomodasi di Indonesia pada 2024, hanya 2,35% yang memiliki sertifikasi syariah. 

"Terbatasnya jumlah usaha jasa akomodasi yang bersertifikasi syariah menunjukkan bahwa bidang jasa akomodasi belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan wisata halal," tulis BPS dalam laporan Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2025. 

Meskipun masih minim, 32 dari 38 provinsi di Tanah Air memiliki usaha akomodasi yang bersertifikasi syariah. 

Aceh menjadi provinsi dengan persentase usaha jasa akomodasi syariah terbanyak nasional, yakni mencapai 14,39% pada 2024. 

"Di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, integrasi prinsip-prinsip Islam perlu dilakukan di semua sektor, termasuk pariwisata," tulis BPS.

Adapun provinsi yang belum punya usaha tersebut hanya Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Pegunungan.

Berikut daftar 10 provinsi dengan proporsi usaha jasa akomodasi syariah terbanyak pada 2024: 

1. Aceh: 14,39%
2. Kalimantan Selatan: 7,11%
3. Sumatera Barat: 6,79%
4. Lampung: 6,29%
5. Riau: 5,85%
6. Bengkulu: 5,07%
7. Sumatera Selatan: 4,58%
8. Jambi: 4,13%
9. Kalimantan Utara: 3,62%
10. Sulawesi Selatan: 3,6%

(Baca: 10 Destinasi Perayaan Tahun Baru 2026 Paling Mahal di Dunia)