Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah desa dan kelurahan di Papua Pegunungan yang tercover sinyal 2G - EDGE dan GPRS sebanyak 247 desa pada tahun 2024. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 18,57% atau sebanyak 37 desa, dari 210 desa di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan upaya yang signifikan dalam memperluas jangkauan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut. Walaupun begitu, capaian ini masih di bawah rata-rata 3 tahun terakhir, dimana jumlah desa tercover 2G mencapai 213,33 desa.
Secara historis, data menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah desa tercover 2G di Papua Pegunungan mencapai titik tertinggi yaitu 373 desa. Kemudian, terjadi penurunan drastis hingga mencapai titik terendah di tahun 2022 sebanyak 146 desa. Setelah itu, terlihat adanya upaya pemulihan dengan kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2023 dan 2024. Penurunan di tahun 2022 menjadi anomali karena terjadi penurunan yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun lainnya.
(Baca: Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi Periode 2013-2025)
Pada tahun 2024, Papua Pegunungan menduduki peringkat pertama di Pulau Papua dalam hal jumlah desa yang tercover sinyal 2G, dengan nilai 247 desa. Secara nasional, Papua Pegunungan juga menempati peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa Papua Pegunungan telah berhasil melampaui provinsi lain di Indonesia dalam hal infrastruktur 2G.
Kenaikan tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020, dengan penambahan 69 desa dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2022, dengan pengurangan sebanyak 15 desa dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan jangkauan sinyal 2G di Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan, dan upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan konektivitas yang merata di seluruh wilayah.
Dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir, yaitu 230 desa, capaian tahun 2024 sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, secara umum terjadi peningkatan dalam cakupan sinyal 2G di Papua Pegunungan. Namun, perlu diingat bahwa pencapaian di tahun 2020 menjadi pengecualian yang mempengaruhi rata-rata keseluruhan.
(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Jawa Tengah 2018 - 2024)
Kalimantan Barat
Kalimantan Barat menempati peringkat kedua di Pulau Kalimantan dengan total 210 desa tercover sinyal 2G. Nilai ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Terlihat ada penurunan sebanyak 94 desa. Penurunan ini menyebabkan pertumbuhan menjadi minus 30,92%. Secara nasional, Kalimantan Barat menempati urutan kedua. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi perluasan infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan Barat.
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki peringkat pertama di wilayah Nusa Tenggara dan Bali, serta peringkat ketiga secara nasional. Dengan 183 desa tercover sinyal 2G, NTT menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan konektivitas di wilayahnya. Meskipun mengalami penurunan sebesar 190 desa dibandingkan tahun sebelumnya, NTT tetap menjadi contoh bagi provinsi lain di wilayah Nusa Tenggara dan Bali dalam hal perluasan infrastruktur telekomunikasi. Pertumbuhan minus 50,94% menempatkan NTT harus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan positif.
Sumatera Utara
Sumatera Utara (Sumut) menempati urutan keempat secara nasional dengan 151 desa tercover sinyal 2G. Penurunan 198 desa dibandingkan tahun sebelumnya menandakan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan meningkatkan cakupan sinyal 2G. Pertumbuhan yang minus 56,73% menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif untuk mengatasi hambatan dalam perluasan infrastruktur telekomunikasi. Dengan menduduki peringkat pertama di Pulau Sumatera, Sumut harus segera mengevaluasi strategi yang sudah berjalan.
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah (Kalteng) menempati peringkat kedua di Pulau Kalimantan, namun berada di urutan kelima secara nasional. Dengan 146 desa tercover sinyal 2G, Kalteng mengalami penurunan sebanyak 147 desa dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang minus 50,17% mengindikasikan perlunya evaluasi dan peningkatan efektivitas program perluasan infrastruktur telekomunikasi. Meskipun berada di peringkat kedua di Pulau Kalimantan, Kalteng perlu meningkatkan upaya untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia.