Realisasi Anggaran Infrastruktur Sentuh Rp44,7 Triliun hingga Maret 2024

Keuangan

Lite

Erlina Fury Santika 29/04/2024 19:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kemenkeu melaporkan, realisasi anggaran infrastruktur dari APBN menyentuh Rp44,7 triliun per Maret 2024. Tumbuh 5,3% dari tahun sebelumnya dan baru 10,5% dari pagu anggaran.

Tren Realisasi Anggaran Infrastruktur dalam APBN per Maret (2020-2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Realisasi Anggaran Infrastruktur Sentuh Rp44,7 Triliun hingga Maret 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tren Realisasi Anggaran Infrastruktur dalam APBN per Maret (2020-2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Penyerapan anggaran infrastruktur Indonesia sudah mencapai Rp44,7 triliun hingga Maret 2024, menurut data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Serapan itu tumbuh 5,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-to-year/yoy) dari Maret 2023 yang sebesar Rp42,4 triliun. Realisasi itu juga sudah mencakup 10,5% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, merincikan realisasi anggaran tersebut dalam tiga pos. Terbesar untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp27,3 triliun per Maret 2024.

Belanja K/L itu untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp13,5 triliun. Detailnya untuk pembangunan jalan Rp6,4 triliun; jembatan Rp600 miliar; bendungan Rp2,3 triliun; jaringan irigasi Rp1,1 triliun; SPAM Rp800 miliar.

Kementerian lain yang mendapat kucuran dari pos belanja K/L adalah Kementerian Perhubungan sebesar Rp5,6 triliun. Dana ini untuk rel kereta api Rp200 miliar; bandara Rp600 miliar; pelabuhan laut Rp1,4 triliun.

Ada juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mendapat dana Rp2,8 triliun. Rinciannya untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G Rp1,5 triliun; data center nasional Rp500 miliar; kapasitas satelit Rp400 miliar.

Kemenag pun masuk dalam pos anggaran ini, sebesar Rp1,8 triliun. Anggaran ini untuk gedung pendidikan tinggi Rp700 miliar; prasarana madrasah Rp500 miliar; asrama haji Rp200 miliar.

K/L terakhir yang mendapatkan pos anggaran ini adalah Polri, sebesar Rp1,9 triliun untuk sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan IKN.

Selanjutnya, realisasi terbesar kedua melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp11,4 triliun. Seluruh anggaran ini untuk dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi uum (DAU) untuk infrastruktur daerah.

Realisasi lainnya untuk penyaluran pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp6 triliun.

Editor : Erlina Fury Santika