Kredit Industri Padat Karya RI Hanya Tersalurkan 2% pada 2025

Nabilah Muhamad 27/01/2026 18:48 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut laporan Kementerian Perindustrian, realisasi penyaluran kredit industri padat karya pada 2025 hanya Rp16,45 milar atau 2,09% dari total anggaran yang tersedia.

Anggaran dan Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya di Indonesia (2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Kredit Industri Padat Karya RI Hanya Tersalurkan 2% pada 2025”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Anggaran dan Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya di Indonesia (2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Menurut laporan Kementerian Perindustrian, realisasi penyaluran kredit industri padat karya (KIPK) pada 2025 mencapai Rp16,45 miliar.

Angka tersebut hanya 2,09% dari plafon atau dana tersedia yang totalnya Rp787 miliar.

Hal ini sejalan dengan rendahnya penyaluran subsidi bunga kredit, yang hanya terealisasi Rp13,6 juta, atau 0,27% dari total anggaran Rp4,9 miliar.

"Tahun lalu, penyerapannya masih sangat rendah," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Senin (26/1/2026).

(Baca: Industri Padat Karya Sumbang 8% PDB Indonesia pada 2024)

Agus juga melaporkan, dari 15 bank mitra, hanya ada 4 bank yang sudah menyalurkan KIPK pada 2025, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BPD Bali.

Menurut Agus, rendahnya realisasi ini dipengaruhi kendala teknis dan regulasi di tingkat kelembagaan, seperti petunjuk pelaksana di internal bank penyalur yang belum tuntas, serta perjanjian kerja sama antara bank penyalur dengan penjamin yang belum rampung.

Selain itu, ada masalah integrasi sistem host-to-host perbankan dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), terbatasnya sosialisasi program di tingkat cabang, serta belum tersedianya fitur refinancing dalam SIKP.

"Kendala-kendala ini akan kami selesaikan, sehingga nanti program KIPK pada tahun ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan," kata Agus.

(Baca: Industri Padat Karya Serap 8,41% Total Pekerja di Indonesia)

Editor : Adi Ahdiat