Ketenagakerjaan

Lite

UMP 2026: Hanya 5 Provinsi RI yang Penuhi Standar Kebutuhan Hidup Layak

Erlina Fury Santika 29/12/2025 15:05 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut data yang diolah Katadata, hanya 5 provinsi di Indonesia yang sudah memenuhi standar kebutuhan hidup layak atau KHL melalui besaran UMP 2026 yang sudah disahkan.

UMP 5 Provinsi yang Memenuhi Standar KHL (Desember 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

UMP 2026: Hanya 5 Provinsi RI yang Penuhi Standar Kebutuhan Hidup Layak

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

UMP 5 Provinsi yang Memenuhi Standar KHL (Desember 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Sebanyak 36 dari 38 pemerintah provinsi (Pemprov) di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2026. Batas penetapan ini jatuh pada Rabu, 24 Desember 2025.

Terdapat dua provinsi, yakni Daerah Istimewa Aceh dan Papua Pegunungan, yang belum menetapkan UMP. Diketahui, Aceh terkendala sebab masih dalam status tanggap darurat pascabencana yang terjadi sejak akhir November 2025.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 yang kini menjadi PP 49/2025 tentang Pengupahan, disebutkan bahwa penetapan upah harus disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak atau KHL.

KHL mengadopsi acuan International Labour Organization (ILO) digunakan untuk menghitung kebutuhan satu bulan pekerja lajang agar dapat hidup layak. Ini mencakup biaya makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, rekreasi, dan kebutuhan pokok lainnya.

Nilai KHL pun bisa berbeda antara satu provinsi dengan yang lain.

Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, dari 36 provinsi, hanya ada 5 provinsi dengan UMP yang sudah memenuhi standar KHL.

Provinsi tersebut di antaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sumatera Selatan. Ini artinya, mayoritas yang sebanyak 31 provinsi atau 85% dari total masih menetapkan UMP di bawah KHL.

(Baca: Daftar UMP 2026, Tertinggi di Jakarta)

Berikut rincian 5 provinsi dengan UMP 2026 di atas KHL:

Sulawesi Utara