Gelombang Mogok Kerja di Indonesia Terus Berlanjut hingga Juli 2025

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan, ada 13 kasus mogok kerja di Indonesia sepanjang Januari-Juli 2025. Total kasus itu melibatkan 3.234 tenaga kerja. 

Angka akumulasi tersebut lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang terdapat 157 kasus mogok kerja dengan 12.683 tenaga kerja yang terlibat.

Sampai Juli 2025, Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak melakukan mogok kerja, dengan total 1.850 tenaga kerja yang terlibat.

Lalu disusul Jawa Barat yang melibatkan 500 orang, Riau 230 orang, Jawa Tengah 205 orang, Kepulauan Riau 200 orang, Kalimantan Utara 200 orang, dan Jawa Timur 49 orang. 

Sebagai catatan, data ini tidak dapat merepresentasikan jumlah pekerja yang terlibat mogok kerja di seluruh Indonesia. Data ini berasal dari kasus yang dilaporkan ke Kemnaker.

Di samping itu, Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Said Iqbal menyerukan aksi mogok nasional jika pemerintah dan DPR tak kunjung memperhatikan kesejahteraan buruh. 

"Buruh gajinya rata-rata Rp5 juta, bahkan masih banyak yang Rp3 juta di daerah. Lihat DPR gajinya berapa? Gajinya Rp100 juta sebulan," kata Said dalam orasinya saat demo buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, dilansir dari Kompas.com, Kamis (28/8/2025). 

Pada aksi buruh tersebut, mereka membawa sejumlah tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan pekerja. Beberapa di antaranya kenaikan upah minimum sebesar 8,5%-10,5% pada 2026, menghapus sistem outsourcing, hingga menuntut penghentian gelombang PHK. 

(Baca: Ada 235 Penguji K3 di Indonesia per Semester I 2025, Ini Sebarannya)