Ini Upah Minimum 7 Sektor di Karawang pada 2025

Ketenagakerjaan

Lite

Akbar Ridwan 01/08/2025 08:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/kep.798-kesra/2024, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang 2025 ditetapkan sebesar Rp5,6 juta.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/UMSK Karawang (2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Upah Minimum 7 Sektor di Karawang pada 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/UMSK Karawang (2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/kep.798-kesra/2024, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang 2025 ditetapkan sebesar Rp5,6 juta.

Nominal tersebut merupakan tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Kota Bekasi yang sebesar Rp5,69 juta.

Selain menetapkan UMK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/kep.838-kesra/2024.

UMSK Karawang 2025 pun ditetapkan untuk 7 sektor, antara lain automotif, komponen automotif, elektronik, komponen elektronik, logam dan baja, kimia farmasi, dan padat karya perusahaan multinasional.

UMSK Karawang untuk 7 sektor tersebut umumnya sama, yakni Rp5,63 juta. Khusus untuk sektor padat karya perusahaan multinasional, upah minimumnya ditetapkan sebesar Rp5,61 juta.

Dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/kep.838-kesra/2024, diputuskan apabila pengusaha tidak dapat membayar pekerja sesuai UMSK 2025, maka bisa melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja.

“Hasil dari perundingan bipartit dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,” demikian bunyi diktum Kedua-A keputusan gubernur tersebut.

Di samping itu, terdapat keputusan yang menyatakan, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari UMSK, tidak diperbolehkan mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya.

(Baca: Gaji Minimum 10 Sektor Industri di Kota Semarang 2025)

Editor : Erlina Fury Santika