Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp493,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABPN) 2024. Angka tersebut meningkat 12,4% dibandingkan outlook 2023 yang mendapatkan alokasi sebesar Rp439,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran perlinsos pada 2024 akan difokuskan untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem.
>
“Ini komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan perbaikan untuk mendukung kelompok yang berpendapatan 40% ke bawah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dilansir dari Kontan.co.id, Rabu (16/8/2023).
Berdasarkan Nota Keuangan 2024, sebagian besar anggaran perlinsos tahun depan akan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat (BPP). Rinciannya, anggaran perlinsos yang diberikan melalui kementerian/lembaga (K/L) sebanyak Rp156,07 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp326,7 triliun.
Sementara itu, anggaran perlinsos yang dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp10,6 triliun.
Berikut rincian anggaran perlinsos dalam RAPBN 2024:
- Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako: Rp81,2 triliun
- Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan iuran pekerja, dan bansos lainnya: Rp82,3 triliun
- Subsidi non-energi: Rp114,3 triliun
- Subsidi energi (listrik, BBM, dan elpiji): Rp185,9 triliun
Dilihat secara tren, anggaran tertinggi dikucurkan pada 2020 yang mencapai Rp498 triliun. Tahun tersebut merupakan awal pandemi Covid-19 merebak.
Setelahnya, anggaran cenderung menurun, yakni Rp468,2 triliun pada 2021; Rp460,6 triliun pada 2022; hingga outlook 2023 yang hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp439,1 triliun.
"Memasuki tahun 2023, pemerintah melakukan upaya persiapan transisi pandemi ke endemi seiring dengan membaiknya kondisi pendemi Covid-19," demikian yang tertulis pada Nota Keuangan 2024.
(Baca juga: Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp186,4 Triliun dalam RAPBN 2024, Ini Trennya Sedekade Terakhir)