Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, pembiayaan investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dicairkan periode 1 Januari-12 Desember 2023 mencapai Rp73,89 triliun.
"Angka ini mencapai 41,91% dari total alokasi sebesar Rp176,3 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dilansir dari Antara, Jumat (15/12/2023).
Sri Mulyani menyebut, pembiayaan investasi ini disalurkan untuk mendukung program-program pemerintah yang memiliki multiplier effect bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pembiayaan investasi tahun ini paling banyak disalurkan untuk klaster infrastruktur, yaitu senilai Rp44,9 triliun. Dana tersebut untuk pembiayaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sampai 12 Desember 2023, total pencairan dana untuk LMAN mencapai Rp25,4 triliun. Dananya digunakan untuk mendukung pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN), mulai dari jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kemudian pencairan dana untuk FLPP mencapai Rp19,4 triliun. Dana tersebut untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di klaster pendidikan, pemerintah telah mencairkan pembiayaan investasi untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp20 triliun.
Kemudian di klaster perlindungan masyarakat, pencairan investasi mencapai Rp4,3 tiliun untuk pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Pooling Fund Bencana.
Lalu pencairan investasi pada klaster kerja sama internasional sebesar Rp3,5 triliun, diberikan kepada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan Lembaga Keuangan Internasional (LKI).
Kemenkeu juga mencairkan pembiayaan investasi untuk klaster pangan dan lingkungan hidup senilai Rp800 miliar, yakni untuk pembiayaan BPDLH Rehabilitasi Mangrove, serta kewajiban penjaminan Rp330 miliar.
(Baca juga: Pemerintah Sebut Investasi Swasta ke IKN Capai Rp45 Triliun hingga 2023)