Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengajukan usulan tambahan anggaran Rp27,8 triliun pada APBN 2025. Sebelumnya, pagu anggaran tahun depan yang ditetapkan sebesar Rp505,5 miliar.
Dengan begitu, total anggaran yang diterima IKN pada tahun depan menjadi Rp28,3 triliun.
“Pertama kali dalam sejarah ini pimpinan dan anggota, ada rekor mitra Komisi II yang anggarannya di atas Rp10 triliun usulannya,” kata Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam Raket bersama Mitra Kerja Komisi DPR RI, Senin (9/9/2024).
Meskipun begitu, Komisi II DPR tetap saja mendukung usulan tersebut. Mardani mengimbau agar OIKN dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi alokasi dari anggaran tersebut.
Usulan tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan pada enam kedeputian di dalam OIKN.
Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menjelaskan, usulan anggaran paling jumbo akan disalurkan untuk Deputi Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp26,7 triliun.
“Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana ini yang paling signifikan sebesar Rp26,7 triliun, akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2025,” kata Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni.
Kegiatan yang diusulkan antara lain, pembangunan jalan dan MUT (multi-utility tunnel) di KIPP, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, kantor OIKN tahap II, fasilitas umum, dan lainnya.
Selain itu akan disalurkan untuk Perencanaan dan Pertanahan hingga Transformasi Hijau dan Digital.
Berikut rincian bidang dan nilai yang dialokasikan dari pagu anggaran tambahan IKN dalam APBN untuk tahun anggaran 2025:
- Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras): Rp26,7 triliun
- Bidang Perencanaan dan Pertanahan: Rp788,5 miliar
- Bidang Pengendalian Pembangunan: Rp106,1 miliar
- Bidang Lingkuhan Hidup dan Sumber Daya Alam: Rp63 miliar
- Bidang Sosial Budaya (Sosbud) dan Pemberdayaan Masyarakat: Rp62,5 miliar
- Bidang Transformasi Hijau dan Digital: Rp37,7 miliar.
(Baca: Jokowi Klaim Investasi IKN Tembus Rp56 Triliun, Ini Sektornya)