PDRB ADHK Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Periode 2013-2024

PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di Sulawesi Barat tercatat 2,9%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp767.26 miliar data per 2024. Menurut rekam jejaknya, pertumbuhan tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada 2011 sebesar 20,75%. Dengan catatan pertumbuhan ini, terlihat bahwa posisi PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi terus menguat dalam enam tahun terakhir

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Demak Menurut Sektor pada 2024)

Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di tanah air.

(Baca: PDRB ADHK Sektor Konstruksi Periode 2013-2025)

DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi sebanyak Rp233,74 triliun. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 5,36% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jawa timur berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di provinsi ini tumbuh 3,91%. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi di provinsi ini tercatat Rp44,74 triliun.

Selanjutnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi Rp41,87 triliun (naik 4,2%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi Rp28,9 triliun (naik 2,16%) dan Sumatera Utara dengan PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi Rp18,22 triliun (naik 3,87%)

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa keuangan dan asuransi tertinggi pada 2024:

• DKI Jakarta Rp233,74 triliun
• Jawa Timur Rp46,48 triliun
• Jawa Barat Rp41,87 triliun
• Jawa Tengah Rp28,9 triliun
• Sumatera Utara Rp18,22 triliun
• Banten Rp14,85 triliun
• Sulawesi Selatan Rp12,85 triliun
• Kalimantan Timur Rp9.551,74 miliar
• Bali Rp8.805,04 miliar
• Sumatera Selatan Rp8.674,33 miliar