PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2013-2024

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Gorontalo berada di bawah rata-rata nasional.

Publikasi data statistik 2024, Gorontalo mencatatkan angka sebesar Rp3.139,57 miliar atau berada di urutan 38 dibandingkan 38 provinsi lainnya. Angka ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp2.985 miliar

(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Sektor pada 2024)

Sementara di urutan pertama ditempati oleh DKI Jakarta. PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di wilayah ini sebesar Rp156,65 triliun.

Berikutnya ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara Gorontalo menempati posisi terbawah dengan PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebanyak Rp3.139,57 miliar.

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dari yang terbesar update data per 2024 yakni :

• DKI Jakarta Rp156,65 triliun
• Jawa Timur Rp68,2 triliun
• Jawa Barat Rp50,52 triliun
• Jawa Tengah Rp43,92 triliun
• Sumatera Utara Rp34,43 triliun
• Sulawesi Selatan Rp27,94 triliun
• Aceh Rp22,09 triliun
• Sumatera Barat Rp21,53 triliun
• Kalimantan Barat Rp19,69 triliun
• Banten Rp19,2 triliun

(Baca: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Kepulauan Talaud Rp.34,23 Juta Data per 2025)

Secara umum, rata-rata PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Indonesia adalah Rp19,93 triliun pada 2024.