Sri Mulyani Kecewa Terhadap Sistem Pendidikan, Berapa Anggaran Pendidikan 2019?

Ekonomi & Makro

Lite

13/03/2019 10:41 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 2019 sebesar Rp 492,5 triliun atau 20% dari belanja negara yang mencapai Rp 2.461,1 triliun.

Anggaran Pendidikan Indonesia (2011-2019)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Sri Mulyani Kecewa Terhadap Sistem Pendidikan, Berapa Anggaran Pendidikan 2019?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Anggaran Pendidikan Indonesia (2011-2019)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang dianggap belum memadai dalam pidatonya di acara Graduation Apple Developer Academy di Green Office Park, Tanggerang, Selasa (12/3). Padahal, pemerintah telah menaikkan anggaran pendidikan setiap tahunnya agar tetap terjaga sebesar 20% dari APBN.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk anggaran pendidikan 2019 sebesar Rp 492,5 triliun atau 20% dari belanja negara yang mencapai Rp 2.461,1 triliun. Anggaran pendidikan tahun ini meningkat Rp 48 triliun dibanding APBN 2018.

Adapun target yang dicapai tahun ini adalah penerima Program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 57 juta siswa dan beasiswa Bidik Misi 472 ribu mahasiswa. Selain itu, untuk pembangunan/rehab 56 ribu ruang kelas melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

(Baca Databoks: Benarkah 55% Rakyat Indonesia Buta Huruf?)