Hingga Oktober 2020, Pemidanaan Warganet di Media Sosial Capai 59 Kasus

Ekonomi & Makro

Premium

Dimas Jarot Bayu 28/10/2020 10:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

SAFEnet mencatat jumlah pemidanaan terhadap warganet yang berekspresi di media sosial sejak Januari-Oktober 2020 mencapai 59 kasus. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2017.

Pemidanaan Warganet Akibat Berekpsresi di Media Sosial (2017-2020)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Hingga Oktober 2020, Pemidanaan Warganet di Media Sosial Capai 59 Kasus”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Pemidanaan Warganet Akibat Berekpsresi di Media Sosial (2017-2020)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat jumlah pemidanaan terhadap warganet yang berekspresi di media sosial sejak Januari-Oktober 2020 mencapai 59 kasus. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2017. Padahal, 2020 belum sampai kepada masa penghujungnya.

Pada 2017, SAFEnet mencatat jumlah pemidanaan warganet yang berekspresi di media sosial sebanyak 52 kasus. Setahun setelahnya, jumlah pemidanaan warganet yang berekspresi di media sosial sebanyak 25 kasus. Sedangkan pada 2019, jumlah pemidanaan warganet yang berekspresi di media sosial sebanyak 24 kasus.

SAFEnet mencatat, pemidanaan terhadap masyarakat yang berekspresi di media sosial sepanjang 2020 terjadi karena dua hal utama. Pertama, mereka dianggap menyebarkan hoaks soal virus corona Covid-19. Kedua, mereka dianggap menyampaikan hoaks soal Undang-undang Cipta Kerja.

(Baca: Ketidakstabilan Penegakan Hukum di Indonesia)

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi