Anggaran Perlinsos Rp469,8 T, Realisasi Baru 7,6% per Akhir Februari 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, alokasi anggaran perlindungan sosial atau perlinsos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp496,8 triliun.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan merincikan alokasi tersebut berdasarkan pos, antara lain:

• Non-kementerian/lembaga (K/L) Rp330 triliun.
  Dana ini untuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik; non-energi seperti subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan, hingga antisipasi penanggulangan bencana. Bantuan disalurkan kepada eksekutor, di antaranya PLN dan Pertamina.
• Kementerian Sosial (Kemensos) Rp75,6 triliun.
  Dana ini untuk kartu sembako Program Keluarga Harapan (PKH) dan asistensi rehabilitasi sosial.
• Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp49 triliun
  Dana ini untuk penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
• Kemendikbud dan Kemenag Rp30 triliun.
  Program ini untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), menyasar murid dan mahasiswa yang tak mampu.
• Bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp10,7 triliun.

"Ini untuk memberikan gambaran bagaimana APBN yang sudah mencadangkan Rp496 triliun untuk perlindungan sosial, langsung melindungi masyarakat. Makanya realisasinya langsung ke program masing-masing," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/4/2023).

Dari alokasi anggaran itu, baru terserap 7,6% atau Rp37,9 triliun per 29 Februari 2024. Adapun rincian realisasi sebagai berikut:

• Melalui K/L sebesar Rp22,6 triliun. Rinciannya:
  - Kemensos Rp12,8 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima dan kartu sembako bagi 18,7 juta penerima.
  - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Rp87,6 miliar untuk bantuan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta.
  - BNPB sebesar Rp800 juta untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.
• Melalui non-K/L Rp14,3 triliun, rinciannya:
  - subsidi energi (BBM, LPG, dan listrik), sebesar Rp14,3 triliun.
  - subsidi non-energi sebesar Rp400 juta (untuk skema subsidi resi gudang).
• Melalui transfer ke daerah/TKD sebesar Rp900 miliar, rinciannya untuk BLT desa Rp900 miliar yang menyasar 903,9 ribu penerima.

Sebagai catatan, Sri Mulyani menyebut realisasi perlinsos juga bantuan sosial (bansos) melalui program PIP, KIP kuliah, dan iuran PBI JKN.

(Baca juga: Belanja Negara Melesat di Tengah Seretnya Pendapatan per 15 Maret 2024)