Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 05/10/2022 16:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut temuan BPK, ada banyak pemerintah provinsi yang belum melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan optimal.

Temuan BPK terkait Kegiatan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (2021)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Temuan BPK terkait Kegiatan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (2021)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada banyak pemerintah provinsi (pemprov) yang belum melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan optimal.

Temuan BPK ini tercatat dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang dirilis 4 Oktober 2022.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja pemprov di 34 provinsi Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan per tahun anggaran 2021.

Hasilnya, BPK menemukan ada 30 pemprov yang kegiatan pemberdayaannya belum memberikan akses modal usaha untuk warga miskin.

Kemudian 19 pemprov belum melibatkan kelompok masyarakat, UMKM, koperasi, industri dan/atau kemitraan lainnya dalam skema yang saling menguntungkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Sebanyak 24 pemprov dinilai belum mengidentifikasi dan belum memanfaatkan modal wilayah dalam skema pemberdayaan masyarakat miskin.

Terakhir, 31 pemprov dinilai belum secara aktif memfasilitasi atau membuka akses pasar guna meningkatkan captive market produk-produk hasil pemberdayaan masyarakat miskin.

"Hal tersebut mengakibatkan masyarakat penerima bantuan tidak dapat memanfaatkan bantuan yang diterima secara produktif, dan pemprov berpotensi tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya," tulis BPK dalam laporannya.

Atas temuan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada gubernur agar menggerakkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah masing-masing, khususnya untuk mengusulkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disertai dengan:

Fasilitas dan/atau menyediakan akses permodalan usaha dengan skema yang tidak memberatkan masyarakat miskin.
Skema kemitraan yang dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Penyusunan peta potensi wilayah yang dimiliki dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
Fasilitas dan/atau penyediaan akses pasar bagi masyarakat miskin penerima manfaat untuk meningkatkan captive market produk-produk buatan penerima manfaat.

(Baca: Banyak Pemprov Belum Punya Rencana Penanggulangan Kemiskinan)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 2010 - 2024

Maret 2025, Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Papua Rp.714,37 Ribu /Kapita/Bulan

7,54% Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Masuk Kategori Miskin

Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus | 2004 - 2024

Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Gianyar per Desember 2025

Realisasi Belanja Daerah Pemkab Gowa per Desember 2025

Data Stories Terkini

Waspada! Malam Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Jumat, 5 Desember 2025) Demografi 05/12/2025, 22:50 WIB

Prakiraan Cuaca di Tapin 02-13 Des/25 Demografi 05/12/2025, 22:46 WIB

Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Jumat, 5 Desember 2025) Demografi 05/12/2025, 22:19 WIB

Info Gempa Jumat, 05 Desember 2025 di Nabire 3,2 M, Tak Berpotensi Tsunami Lingkungan 05/12/2025, 21:20 WIB

Gempa Hari Ini Jumat, 05 Desember 2025 Guncang Nabire Lingkungan 05/12/2025, 21:18 WIB

Gempa Terkini 3,2 M (Magnitudo) Guncang Wilayah Nabire Lingkungan 05/12/2025, 21:15 WIB

Unduh

Sumber

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Tags

Data Terkait

Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 2010 - 2024

Maret 2025, Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Papua Rp.714,37 Ribu /Kapita/Bulan

7,54% Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Masuk Kategori Miskin

Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus | 2004 - 2024

Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Gianyar per Desember 2025

Realisasi Belanja Daerah Pemkab Gowa per Desember 2025

Data Stories Terkini

Data Populer

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Banyak Pemprov Belum Beri Akses Modal untuk Warga Miskin

Tags

Data Terkait

Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 2010 - 2024

Maret 2025, Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Papua Rp.714,37 Ribu /Kapita/Bulan

7,54% Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Masuk Kategori Miskin

Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus | 2004 - 2024

Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Gianyar per Desember 2025

Realisasi Belanja Daerah Pemkab Gowa per Desember 2025

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer