Sekolah Rakyat dan MBG, Program Prioritas dengan Serapan Anggaran Terendah

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 15/10/2025 17:02 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Dari 17 program prioritas pemerintah pusat tahun 2025, program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki serapan anggaran paling rendah.

Persentase Serapan Anggaran 17 Program Prioritas Pemerintah Pusat (1 Januari-3 Oktober 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Sekolah Rakyat dan MBG, Program Prioritas dengan Serapan Anggaran Terendah

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Persentase Serapan Anggaran 17 Program Prioritas Pemerintah Pusat (1 Januari-3 Oktober 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut laporan Kementerian Keuangan, tahun ini pemerintah pusat memiliki 17 program prioritas dengan total pagu anggaran Rp930,7 triliun.

Namun, sejak awal tahun sampai 3 Oktober 2025, anggaran yang terpakai baru Rp480,4 triliun atau sekitar 52% dari total pagu.

Adapun serapan anggaran terendah berada di program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta program makan bergizi gratis (MBG).

Berikut rincian persentase serapan anggaran 17 program prioritas pemerintah pusat selama 1 Januari-3 Oktober 2025, diurutkan dari yang serapannya tertinggi:

Bulog/Cadangan Pangan: 100% (anggaran terserap dari pagu per program)
Bantuan iuran untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN): 75%
Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) kuliah/beasiswa lainnya: 74%
Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): 70%
Program Keluarga Harapan (PKH): 69%
Tunjangan Profesi Guru/Tunjangan Profesi Dosen (TPG/TPD) Non-PNS: 65%
Renovasi/Revitalisasi Sekolah: 64%
Kampung Nelayan, Pergaraman Nasional, dan Budidaya Ikan Nila Salin (BINS): 64%
Subsidi Non-Energi, termasuk Subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Subsidi Pupuk: 50%
Subsidi/Kompensasi Energi: 49%
Perumahan: 48%
Bendungan, Irigasi, dan Operasi-Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air (Sarpras SDA): 45%
Cek Kesehatan Gratis, Cek Tuberkulosis, dan Revitalisasi Rumah Sakit (RS): 38%
Preservasi Jalan dan Jembatan: 35%
Lumbung Pangan: 34%
Makan Bergizi Gratis (MBG): 29%
Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: 8%

Di tengah kondisi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan merelokasi anggaran yang belum terserap sampai akhir Oktober 2025.

"Ini sudah tanggal 14 [Oktober], tinggal 16 hari lagi untuk lembaga dan kementerian mempersiapkan penyerapan [anggaran] sampai akhir tahun," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

"Nanti akhir Oktober saya akan sisir, [anggaran] akan dipindahkan, relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja," ujarnya.

(Baca: Bank Negara Sudah Salurkan Kredit Rp112 Triliun dari Dana Purbaya)

Editor : Adi Ahdiat