KPK Setor PNBP Rp403,02 Miliar pada Semester I 2025

Ekonomi & Makro

Lite

Akbar Ridwan 27/08/2025 09:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan setoran lembaga antikorupsi dalam penerimaan negara bukan pajak pada semester I 2025 mencapai Rp403,02 miliar.

Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (Semester I 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

KPK Setor PNBP Rp403,02 Miliar pada Semester I 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (Semester I 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengatakan, setoran lembaganya dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada semester I 2025 mencapai Rp403,02 miliar.

Penerimaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (TPK), tindak pidana pencucian uang (TPPU), gratifikasi, dan kategori lainnya.

(Baca: Ini Jenis Korupsi yang Banyak Ditangani KPK Dua Dekade Terakhir)

Berikut rincian PNBP yang disetorkan KPK sepanjang semester I 2025 berdasarkan sumbernya:

Uang pengganti (TPK dan TPPU): Rp253,41miliar
Uang rampasan tindak pidana korupsi (TPK dan TPPU): Rp70,13 miliar
Barang rampasan yang kemudian dilelang (TPK dan TPPU): Rp61,36 miliar
Denda (TPK dan TPPU): Rp9,44 miliar
Pelaporan gratifikasi: Rp1,59 miliar
Lainnya: Rp7,09 miliar

“Itu berasal dari beberapa kegiatan, utamanya di penindakan, termasuk juga ada di gratifikasi, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya,” ucap Setyo dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

(Baca: Yudikatif Kantongi Tingkat Kepatuhan LHKPN Tertinggi pada Semester I 2025)

Editor : Erlina Fury Santika