Yudikatif Kantongi Tingkat Kepatuhan LHKPN Tertinggi pada Semester I 2025

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 07/08/2025 17:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

KPK mendata, tingkat kepatuhan LHKPN oleh lembaga negara mencapai 91,26% pada semester I 2025. Lembaga yudikatif jadi yang tertinggi dengan 98,74%.

Tingkat Kepatuhan LHKPN KPK Berdasarkan Lembaga Negara (Semester I 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Yudikatif Kantongi Tingkat Kepatuhan LHKPN Tertinggi pada Semester I 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tingkat Kepatuhan LHKPN KPK Berdasarkan Lembaga Negara (Semester I 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) mencapai 91,26% pada semester I 2025.

"Pada semester I 2025, jumlah wajib LHKPN adalah 415.805 orang. Dengan jumlah yang telah menyampaikan laporan hingga Juli 2025 sebanyak 406.877 orang," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki WIdodo dalam konferensi pers, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan lembaganya, yudikatif menjadi mengantongi tingkat kepatuhan LHKPN tertinggi, yakni 98,74% atau hanya satu orang yang belum lapor.

Berikut tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN berdasarkan lembaganya per semester I 2025:

Yudikatif: 98,74%
BUMN: 95,26%
Eksekutif Pusat: 92,33%
BUMD: 89,09%
Eksekutif Daerah: 88,95%
Legislatif Daerah: 88%
Legislatif Pusat: 83,97%

Ibnu menyebut, KPK mendorong seluruh lembaga negara terutama legislatif, untuk meningkatkan komitmen kewajiban LHKPN sebagai bentuk transparansi dan integritas penyelenggaraan negara.

"Selain digunakan sebagai instrumen pencegahan korupsi, KPK juga memanfaatkan hasil analisis KPK sebagai bahan masukan dalam memperkaya informasi yang akan digunakan dalam pengembangan suatu tindak pidana," katanya.

(Baca: Prabowo Laporkan Harta Kekayaan Rp2 Triliun, Ini Komponennya)

Editor : Erlina Fury Santika