Masih Banyak Penyelenggara Negara yang Belum Lapor Harta Kekayaan

Ekonomi & Makro

Lite

Nabilah Muhamad 11/04/2025 11:14 WIB

URL telah disalin

Memuat...

KPK mencatat, per Rabu (10/4/2025) masih ada 4% atau 16.867 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN.

Jumlah Penyelenggara Negara yang Belum Menyampaikan LHKPN (10 April 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Masih Banyak Penyelenggara Negara yang Belum Lapor Harta Kekayaan

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Penyelenggara Negara yang Belum Menyampaikan LHKPN (10 April 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, masih ada 16.867 penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per Rabu (9/4/2025). Jumlah itu setara 4% dari total 416.723 wajib lapor.

Adapun batas waktu pelaporan LHKPN periode 2024 adalah hari ini, Jumat (11/4/2025).

"Kami mengimbau agar segera menyelesaikan laporan tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, diwartakan Antara, Kamis (10/4/2025).

Dari bidang eksekutif, baru 320.647 dari 333.027 wajib lapor yang sudah melaksanakan kewajibannya.

Berikutnya dari bidang legislatif, baru 17.439 dari 20.877 yang melapor. Lalu bidang yudikatif sebanyak 17.925 dari 17.931 yang sudah melapor.

Tingkat kepatuhan tertinggi tercatat di BUMD/BUMN, dengan 43.914 dari 44.888 orang telah melapor.

Tessa menyebut, setiap pelaporan LHKPN yang masuk akan terlebih dahulu melalui proses verifikasi administratif oleh KPK.

"Kemudian, jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan agar masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi,” katanya.

(Baca: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Baru 91% sampai November 2024)

Editor : Erlina Fury Santika