Ada 240 Perkara Sengketa Pilkada 2024, Mayoritas di Tingkat Bupati

Ekonomi & Makro

Lite

Nabilah Muhamad 11/12/2024 10:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Mahkamah Konstitusi telah menerima 240 permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2024 sampai Rabu (11/12/2024). Mayoritas merupakan sengketa pemilihan bupati.

Jumlah Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2024 (11 Desember 2024*)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ada 240 Perkara Sengketa Pilkada 2024, Mayoritas di Tingkat Bupati

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2024 (11 Desember 2024*)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 240 permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) 2024 sampai Rabu (11/12/2024) pukul 04.35 WIB.

Jumlah ini masih dapat bertambah, karena batas pendaftaran tiap daerah berbeda-beda sesuai peraturan yang berlaku. Pendaftaran sengketa pilkada dapat dilakukan paling lambat tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.

Dari 240 perkara yang dilayangkan pemohon, mayoritas atau 194 permohonan merupakan sengketa hasil pemilihan bupati.

Lalu ada 44 permohonan sengketa pemilihan wali kota dan 2 permohonan sengketa pemilihan gubernur.

Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, sidang PHP Kada 2024 akan digelar setelah seluruh permohonan yang masuk teregistrasi untuk mendapatkan nomor perkara. Adapun jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024 rencananya akan dimulai pada Januari 2025.

Nantinya, sidang pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan metode panel. Tiap-tiap panel akan diisi oleh tiga hakim konstitusi.

"Sidang akan dibagi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial akan ada sidang pleno. Tapi itu hanya keadaan eksepsional, tapi kalau pengucapan keputusan harus pleno," kata Suhartoyo, dilansir dari laman resmi MK, Rabu (11/12/2024).

(Baca: Estimasi Angka Golput Pilkada Jakarta 2 Dekade Terakhir)

Editor : Adi Ahdiat