Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua Rp 4,4 triliun dalam RAPBN 2021

Ekonomi & Makro

Lite

Dwi Hadya Jayani 24/08/2020 10:12 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pemerintah mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,4 triliun dalam RAPBN 2021

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua Rp 4,4 triliun dalam RAPBN 2021

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Dana Tambahan Infrastruktur

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. DTI dialokasikan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Harapannya, dalam kurun waktu sekurangnya 25 tahun sejak 2008, seluruh kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut dapat terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan udara yang berkualitas.

Sebagai informasi, baik dana otsus maupun DTI 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pasca pandemi Covid019. Selain itu, untuk pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, dana ini juga untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur listrik di perdesaan. Terakhir, dana otsus dan DTI bertujuan untuk meningkatkan tata kelola melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta akuntabilitas pelaporan.

(Baca: Berapa Dana Otsus Papua dan Aceh dalam RAPBN 2021?)

Editor : Safrezi Fitra