Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran ketahanan pangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp37 triliun pada Agustus 2023.
Angka itu naik 7% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp34,6 triliun pada Agustus 2022.
Dari jumlah tersebut, anggaran dialokasikan untuk tiga sektor, di antaranya belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non-K/L, dan belanja transfer ke daerah (TKD).
Belanja K/L tercatat mencapai 23,1 triliun. Rinciannya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp13,4 triliun, dengan program pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Belanja K/L lainnya untuk Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp6,4 triliun. Dana ini untuk pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen sebanyak 12.857 unit dan asuransi pertanian sebanyak 300.013 unit.
Kucuran belanja lembaga lainnya untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas), sebesar Rp135,1 miliar. Pemanfaatannya untuk distribusi pangan dan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.
"(Anggaran) Bulog untuk Bapanas dalam rangka stabilisasi harga pangan, terutama saat masa rawan akibat perubahan iklim seperti El Nino," kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan dalam konferensi pers daring APBN Kita, Rabu (20/9/2023).
Sektor selanjutnya, belanja non-K/L tercatat sebanyak Rp12,3 triliun. Pemanfaatannya untuk penyaluran subsidi pupuk dengan volume 4,27 juta ton.
Sementara belanja TKD sebesar Rp1,6 triliun. Alokasi belanja TKD ini untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp1,3 triliun. Sri Mulyani mengatakan, dana ini untuk olahan pakan ternak dan rehabilitasi jalan pertanian serta jaringan irigasi.
Selain itu sektor TKD juga mengucurkan dana ketahanan pangan dan pertanian kepada kelompok masyarakat sebesar Rp0,1 triliun.
(Baca juga: Belanja Negara Capai Rp1.674 Triliun sampai Agustus 2023, Ini Pengeluaran Terbesarnya)