Realisasi Belanja APBD Meningkat pada Semester I 2023

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp399,55 triliun pada semester I 2023. Angka ini tumbuh 6,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), yakni Rp376,04 triliun pada Juni 2022.

"Kalau dilihat dari total target belanja APBD Rp399,55 triliun itu baru 31% dari target belanja. Ini hampir sama dengan pemerintah pusat, artinya kecepatan belanja pusat dan daerah masih di bawah 40%," kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dalam konferensi pers daring APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7/2023)

Ani, sapaannya, merincikan lagi realisasi belanja APBD yang dibagi berdasarkan jenis dan fungsi.

Untuk per jenisnya, belanja pegawai paling besar dalam kompartemen ini, yakni Rp181,08 triliun pada Juni 2023. Angka ini naik 11,01% (yoy), yang sebelumnya sebesar Rp163,12 triliun.

Dalam presentasinya, Ani menulis bahwa peningkatan itu didorong oleh meningkatnya realisasi belanja gaji pegawai dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja tambahan penghasilan ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Masih dari kompartemen jenis, belanja terbanyak kedua adalah barang dan jasa sebesar Rp103,79 triliun pada Juni 2023. Angka ini naik tipis 1,84% (yoy) yang sebelumnya mencapai Rp101,91 triliun.

Ketiga, belanja modal sebesar Rp26,06 triliun pada Juni 2023. Naik 5,63% (yoy) yang sebesar Rp24,67 triliun.

"Belanja modal tumbuh 5,63% karena peningkatan belanja modal dan jembatan, belanja modal bangunan air, belanja modal alat angkutan, dan belanja modal alat kantor dan rumah tangga," kata Ani.

Sementara belanja lainnya sebesar Rp88,63 triliun pada Juni 2023, naik 2,53% (yoy) yang sebesar Rp86,44 triliun.

Untuk belanja per fungsi paling besar adalah kesehatan, yakni Rp64,34 triliun pada Juni 2023. Torehan ini naik tipis 2,56% (yoy) dari sebelumnya sebesar Rp62,73 triliun.

Kedua adalah fungsi ekonomi, sebesar Rp49,04 triliun pada Juni 2023, naik 4,53% (yoy) dari tahun lalu yang sebesar Rp46,92 triliun.

Terakhir adalah perlindungan sosial atau perlinsos yang mencapai Rp4,36 triliun pada Juni 2023, naik 14,10% (yoy) yang sebesar Rp3,82 triliun pada Juni 2022.

Ani menyebut angka ini kecil bila dibandingkan dengan realisasi perlinsos pemerintah pusat.

"Kalau dibandingkan dengan operasi pemerintah pusat yang mencapai Rp492 triliun, maka belanja untuk melindungi masyarakat sosial memang mayoritas berasal dari APBN, bukan dari APBD," kata Ani.

Berikut rincian belanja per jenis dan per fungsi berdasarkan realisasi APBD Juni 2023 dan 2022:

Belanja per jenis:

• Belanja pegawai
  Juni 2023 Rp181,08 triliun
  Juni 2022 Rp 163,12 triliun
• Belanja barang jasa
  Juni 2023 Rp103,79 triliun
  Juni 2022 Rp101,91 triliun
• Belanja modal
  Juni 2023 Rp26,06 triliun
  Juni 2022 Rp24,67 triliun
• Belanja lainnya
  Juni 2023 Rp88,63 triliun
  Juni 2022 Rp86,44 triliun

Belanja per fungsi:

• Belanja kesehatan
  Juni 2023 Rp64,34 triliun
  Juni 2022 Rp62,73 triliun
• Belanja ekonomi
  Juni 2023 Rp49,04 triliun
  Juni 2022 Rp46,92 triliun
• Belanja perlinsos
  Juni 2023 Rp4,36 triliun
  Juni 2022 Rp3,82 triliun

(Baca juga: Realisasi Belanja Negara Semester I-2023 Baru 41% dari Target)