Daftar Gubernur yang Tertangkap KPK Bakal Bertambah

Ekonomi & Makro

Lite

04/07/2018 15:47 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Gubernur yang Tertangkap KPK (2004-2017)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Daftar Gubernur yang Tertangkap KPK Bakal Bertambah

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Gubernur yang Tertangkap KPK (2004-2017)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/7) melakukan operasi tangkap tangan (ott) terhadap 10 orang di kantor Gubernur Aceh. Salah satunya adalah Irwandi Yusuf yang merupakan pejabat Gubernur Aceh. Dalam ott tersebut, turut diamankan uang senilai ratusan juta yang diduga terkait Dana Otonomi Khusus Aceh.

Tertangkapnya Irwandi tersebut akan menambah panjang daftar gubernur di Indonesia yang tertangkap KPK karena kasus korupsi. Sebagai informasi sepanjang 2004-2017 pejabat gubernur yang tertangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi telah mencapai 18 orang. Kemudian pada April 2018, pejabat Gubernur Jambi, Zumi Zola juga ditangkap KPK terkait kasus suap Rp 6 miliar untuk pengesahan Rancangan ABPD 2018.

Masih maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat salah satunya adalah karena ada indikasi mahalnya mahar untuk mendapat dukungan dari partai politik dalam mencalonkan menjadi pejabat. Selain itu, besarnya godaan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok tertentu saat menjadi pejabat membuat mereka tertangkap oleh KPK.