Sebelum Kena Ransomware, Pusat Data Nasional Diguyur APBN Rp700 M

Demografi

Premium

Erlina Fury Santika 28/06/2024 14:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kemenkeu telah menggelontorkan dana kepada Kominfo sebesar Rp4,9 triliun dalam pos infrastruktur APBN Mei 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp700 miliar diperuntukkan data pusat data nasional.

Rincian dan Total Realisasi Anggaran Tematik Infrastruktur dalam APBN untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Mei 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Sebelum Kena Ransomware, Pusat Data Nasional Diguyur APBN Rp700 M”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Rincian dan Total Realisasi Anggaran Tematik Infrastruktur dalam APBN untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Mei 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pusat Data Nasional (PDN) menjadi sorotan setelah lumpuh akibat serangan ransomware dari hacker.

Berdasarkan hasil penelusuran Katadata, serangan ransomware ke pusat data nasional ini sudah terjadi sejak 20 Juni 2024. Pelaku bahkan meminta uang tebusan US$8 juta atau sekitar Rp131 miliar.

Buntutnya, 56 layanan publik tidak bisa diakses awal pekan ini. Sistem layanan paspor di bandara dan pelabuhan termasuk salah satu yang terdampak cukup serius.

Sebelum insiden ransomware, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana Rp700 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pengoperasian PDN atau Data Center Nasional di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Mei 2024. Realisasi anggaran Kemenkominfo disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam konferensi pers pada Kamis (27/6/2024).

Dana tersebut masuk dalam anggaran tematik pos infrastruktur. Adapun dana paling besar digelontorkan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G sebesar Rp1,6 triliun.

Kemudian ada dana untuk Palapa Ring Rp1,1 triliun dan dana kapasitas satelit sebesar Rp700 miliar.

Total dana pos infrastruktur untuk Kemenkominfo mencapai Rp4,9 triliun. Namun, Sri Mulyani belum membeberkan selisih dana infrastruktur Kominfo sebesar Rp800 miliar.

PDN merupakan program yang digagas era menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Konsepnya, PDN akan menampung seluruh data milik pemerintah dalam satu server internal.

Pada awal pembangunan, proyek ini disebut bernilai 164.679.680 euro. Bila merujuk kurs euro per 28 Juni sebesar Rp 17.551 maka nilai proyek mencapai Rp 2,89 triliun. Pembangunan PDN sendiri didanai dari utang kepada pemerintah Prancis (85%) dan sisanya merogoh APBN.

PDN berlokasi di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang dengan rujukan SNI 81799-2019. Pembangunan PDN secara fisik bermula dari peletakan batu pertama pada November 2022.

Secara keseluruhan proyek ini diperkirakan akan rampung berikut terhubungnya seluruh data nasional pada Oktober 2024. Layanan ini akan mencakup 25.000 prosesor dengan kapasitas penyimpanan 200 TB dan keamanan tier 4.

Kini, pemerintah telah membentuk Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang saat ini tumbang dan hanya bersisa 2% data. Pusat sementara ini dipakai menunggu proyek utama rampung.

Merujuk data kominfo, PDNS tersebar di tiga wilayah. Proyek ini dijalankan oleh dua operator telekomunikasi yakni PT Telkom (TLKM) dan Indosat (ISAT).

(Baca Katadata: Kilas Balik Pusat Data Nasional: Dibangun dengan Utang, Kini Diserang)

Editor : Erlina Fury Santika