Ketidakstabilan Penegakan Hukum di Indonesia

Demografi

Lite

Yosepha Pusparisa 17/01/2020 16:17 WIB

URL telah disalin

Memuat...

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ketidakstabilan Penegakan Hukum di Indonesia

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Indeks Negara Hukum Indonesia

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Dalam rentang lima tahun, Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI) mengalami fluktuasi, tapi cenderung meningkat. Pada 2014, INHI masih berada di titik 5,18 poin. Titik tertinggi pada 2017 dengan 5,85 poin dari maksimal 10 poin. Keseluruhan INHI dalam lima tahun masuk dalam kategori cukup baik.

INHI pada 2018 menurun dibanding tahun sebelumnya. Unsur yang menurunkan indeks tersebut adalah ketaatan pemerintah terhadap hukum dan akses terhadap keadilan. Keduanya mengalami penurunan masing-masing 0,11 poin dan 0,02 poin.

(Baca: Buruknya Prestasi DPR RI 2014-2019 dalam Produk Undang-Undang)

Indonesian Legal Roundtable (ILR) berada di belakang penelitian INHI. Indeks tersebut disusun berdasarkan unsur ketaatan pemerintah terhadap hukum, legalitas formal, kekuasaan hakim yang merdeka, akses terhadap keadilan, dan hak asasi manusia.

Editor : Safrezi Fitra