Charta Politika: Mayoritas Publik Tak Setuju Ada Dinasti Politik

Hasil survei lembaga riset Charta Politika menunjukkan, mayoritas publik menolak dinasti politik di Indonesia.

Analis Charta Politika, Nachrudin, mengatakan 748 responden (61,3%) dari 1.220 responden mengaku tahu soal isu dinasti politik pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

Dari responden yang mengetahui isu tersebut, mayoritasnya menyatakan tidak setuju.

"Ada 63% yang menyatakan tidak setuju terkait adanya dinasti politik di Indonesia," kata Nachrudin dalam konferensi pers, Minggu (21/1/2024).

Responden yang menyatakan setuju dengan dinasti politik hanya 20,2%, lalu yang menjawab tidak tahu/tidak setuju 16,7%.

Charta Politika lantas memberikan pertanyaan lebih jauh kepada responden yang tak setuju dengan dinasti politik. Mereka ditanyakan mengenai cemas atau tidak terhadap keberadaan politik dinasti yang akan menghambat demokrasi di Indonesia.

Dari total 63% responden yang menyatakan tidak setuju terhadap dinasti politik, ternyata hanya 46,9% yang mengaku cemas hal itu akan menghambat demokrasi.

"Jadi masih ada gap pengetahuan masyarakat terkait penghambatan demokrasi lewat politik dinasti," kata Nachrudin.

Survei ini melibatkan 1.220 responden berumur 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan. Sampel dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling.

Pengumpulan data dilakukan selama 4-11 Januari 2024 menggunakan metode wawancara tatap muka. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,82% dan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca: H-1 Bulan Pemilu 2024, Elektabilitas Ganjar dan Anies Menguat)